jpnn.com, BANJAR - Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 untuk tidak menyebut orang nonmuslim sebagai kafir cukup menimbulkan pro dan kontra. PBNU sendiri menyatakan bahwa keputusan itu lebih bersifat ajakan.
Sekjen PBNU Ach. Helmy Faishal Zaini mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan respons atas suatu kondisi di masyarakat yang cenderung sangat mudah untuk mengkafir-kafirkan orang lain.
BACA JUGA: Putra Kiai Ma’ruf Amin: Warga Nahdiyin Tidak Boleh Apatis
"Bukan hanya kepada nonmuslim, tapi juga kepada sesama muslim yang berbeda jalan dalam perjuangan. Saya sama Kiai Said (ketum PBNU,Red) juga bolak balik dikafir kafirkan orang," kata Helmy pada Jawa Pos seusai penutupan Munas, Jumat (1/3).
Helmy mengatakan NU ingin meluruskan pemahaman kafir yang selama ini berkembang. Keputusan Bahtsul Masa'il kata Helmy adalah sebentuk respons ulama terhadap konsep kewarganegaraan di negara bangsa yang dianut oleh Indonesia.
BACA JUGA: Sambut Baik Hasil Munas NU Soal Menolak Istilah Kafir
Mantan Menteri Desa ini menuturkan bahwa konsep negara yang dianut oleh Indonesia ialah darussalam, maka apa yang menjadi keputusan terkait konsensus nasional, harus ditaati oleh siapa pun dan oleh agama apa pun. "Maka dalam konteks itu tidak ada dikotomi muslim-kafir, makanya ada konsep muwatonah dan citizenship," jelasnya.
Dalam pembahasan Bahtsul Masail, Helmy menyebut para ulama sudah menyebutkan dalam sejarah islam. Nabi Muhammad menyebut mereka yang beragama dengan "Ahlul Kitab", mereka yang tidak bertuhan dan tidak beragama, merekalah yang disebut kafir.
BACA JUGA: NU Haramkan Bisnis Multilevel Marketing
Helmy mengatakan keputusan ini akan disosialisasikan secara luas. Tujuannya ialah mengajak untuk mengubah cara pandang dalam melihat saudara nonmuslim sebagai saudara sebangsa. Apalagi dalam konteks muamalah.
"Kita saling butuh. Mau beli beras misalnya yang jual tionghoa, ya tetap kita beli. Sebaliknya kalau toko beras lagi membangun, perlu tukang atau semen, yang jual haji Abidin kan ya juga butuh. Masa beli beras harus cari yang satu agama," paparnya.
Helmy juga menegaskan bahwa keputusan Munas ini tidak dalam rangka mengubah atau menghapus konsep kafir yang ada di alquran. "Ini belum belum sudah ada hoaksnya, katanya NU mau menghapus surat al-Kaafirun, salah lagi (NU,red)," katanya.
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj mengungkapkan, dalam konteks pemerintahan negara bangsa yang dikenal dengan istilah muwathonah atau citizenship, tidak dikenal istilah kafir. "Seluruh warga negara memiliki hak yang sama di hadapan konstitusi," katanya dalam pidato sambutannya dalam penutupan Munas kemarin (1/3).
Said menyandarkan pendapatnya pada sejarah nabi. Saat periode Makkah, istilah kafir dialamatkan pada penduduk yang masih menyembah berhala alias penganut paganisme, animisme, klenik dan gnostik yang tidak memiliki kitab suci.
Setelah Hijrah di periode Madinah, tidak ditemui lagi istilah kafir bagi penduduk Madinah yang tidak memeluk islam. "Padahal, di Madinah sendiri ada tiga suku pemeluk Yahudi seperti Bani Nadhir, Qainuqa, dan Quraizah," kata Said.
Acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU ke 8 ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Poin-poin rekomendasi yang dihasilkan dari tiga bahtsul masail yakni waqiiyah (aktual), maudluiyah (tematik), dan qanuniyah (regulasi) diserahkan pada Wapres sebagai representasi pemerintah.
Dalam pidato penutupannya, Rais Am PBNU Miftakhul Akhyar menekankan kembali untuk selalu menjunjungi tinggi hubungan antar umat islam, namun tidak melupakan hubungan antarmanusia. "Tanda-tanda dasar ukhuwah itu adalah senantiasa mendahulukan kepentingan saudaranya," paparnya.
Wapres Jusuf Kalla optimistis misi perdamaian yang dibawa oleh NU bisa menjadi solusi konflik yang terjadi di negara negara muslim dunia. "Saya sedih karena puluhan tahun negeri negeri muslim harus berjuang keluar dari penjajahan. Sekarang malah terlibat konflik berkepanjangan," katanya. (tau)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kiai Maruf Bakar Semangat Pelaku Usaha di NU Expo
Redaktur : Tim Redaksi