jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penguatan sistem digitalisasi dalam pengawasan dan pengadaan barang serta jasa perlu dilakukan untuk mencegah praktik korupsi.
Menurutnya, apabila sistem itu dikuatkan, maka tidak perlu ada lagi penindakan hukum. Sebab, Luhut menilai penindakan hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya merugikan negara.
BACA JUGA: Dihadiri Luhut hingga Suharso, Stranas PK Luncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi
“Kita enggak usah bicara tinggi-tinggilah kita, OTT-OTT itu, kan, tidak bagus sebenarnya buat negeri ini, jelek banget, gitu. Tetapi kalau digitalize, siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut memberikan sambutan dalam acara peluncuran 15 Aksi Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan Stranas PK di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Luhut mengatakan dalam sebuah forum internasional bahwa Indonesia sedang mengampanyekan empat pilar. Salah satunya ialah efisiensi yang memuat soal digitalisasi.
BACA JUGA: Bicara Pencegahan Korupsi, Anies Baswedan: Jakarta Terbaik
“Yang kedua hilirisasi, yang ketiga dana desa, itu saya jelaskan kepada mereka, bentuk harga komoditas, tetapi dua pertama tadi itu kunci, bapak, ibu sekalian. Jadi, kalau kita mau bekerja dengan hati, kita enggak mau maling,” kata dia.
Dalam acara yang dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri itu, Luhut juga menyampaikan praktik tersebut bisa dilakukan, asal tidak rakus.
BACA JUGA: Firli Bahuri Yakin 508 Kepala Daerah Terlibat Pencegahan Korupsi
“Ya, kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi, KPK pun jangan pula sedikit-sedikit, tangkap-tangkap, itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah,” jelas dia.
Di sisi lain, lanjut Luhut, apabila digitalisasi ini sudah berjalan, maka tidak akan bisa main-main lagi.
Dia mencontohkan pernyataan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas yang menyebtu pembangunan daerah itu sudah dilakukan.
“Jadi, bapak, ibu sekalian, digitalisasi pelabuhan baru 14 pelabuhan tahun ini selesai. Saya sudah bilang tahun depan 149 lagi pelabuhan-pelabuhan kecil harus masuk dan itu kita kaitkan dengan apa? Dengan pelabuhan udara. Semua pelabuhan udara kita digitalisasi. Jadi, orang mau korupsi apa lagi?” tandas dia. (Tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Sebut Kadin Berperan Penting dalam Pencegahan Korupsi di Dunia Usaha
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga