jpnn.com, JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan persoalan yang dihadapi Indonesia terkait sumber daya air, seperti banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut yang semakin serius dengan dengan perubahan iklim dan urbanisasi yang tinggi.
Persoalan tersebut disampaikan Menteri Basuki saat hadir di sesi khusus Asia Water Council (AWC) Climate Change High-Level Roundtable di hari ketiga pelaksanaan Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, Rabu (3/11).
BACA JUGA: Menteri Basuki Beberkan Upaya PUPR Berkontribusi Kurangi Emisi Karbon
Menteri Basuki berharap Indonesia bisa belajar, bertukar pengalaman dan bekerja sama dengan negara-negara Asia lain dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dalam platform AWC.
"Kita bisa belajar dari negara-negara Asia tentang bagaimana menghadapi tantangan perubahan iklim bersama-sama untuk mengimplementasikan kesepakatan politik yang dinyatakan oleh kepala negara masing-masing," kata Menteri Basuki melalui keterangan yang diterima Kamis (4/11).
BACA JUGA: Mengunjungi PPI UK, Begini Pesan Menteri PUPR untuk Mahasiswa
Saat ini, negara-negara di seluruh dunia masih berjuang untuk mengurangi pandemi Covid-19 dan konsekuensi ekonomi dan sosialnya.
Penyediaan air bersih untuk mendukung penerapan protokol kesehatan akan menjadi tujuan penting utama bagi sektor infrastruktur publik.
Studi terbaru yang dilakukan Indonesia Water Institute menunjukkan konsumsi air bersih selama pandemi meningkat 3 kali lipat dari kondisi normal dengan total konsumsi air rumah tangga mencapai sekitar 995-1.415 liter per hari.
Menteri Basuki juga mengungkapkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar dengan jumlah penduduk sekitar 271 juta jiwa.
Berdasarkan kajian Kementerian PUPR, potensi air permukaan di Indonesia sekitar 2,78 triliun meter kubik.
Menurutnya, potensi tersebut masih dihadapkan dengan masalah perubahan iklim.
"Seperti halnya negara-negara Asia lainnya, Indonesia menghadapi 3 masalah air, yaitu terlalu banyak, terlalu sedikit, dan terlalu kotor. Masalah-masalah ini saling terkait yang berpotensi menjadi bencana perubahan iklim dan masalah sosial-ekonomi," ungkap Menteri Basuki.
Dia menyampaikan Indonesia masih mengandalkan belanja publik atau APBN untuk membiayai pembangunan sumber daya air dan air minum.
"Kesenjangan pembiayaan harus diatasi dengan solusi terintegrasi yang didukung dengan skema pembiayaan baru seperti memobilisasi pembiayaan dari swasta untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dan memperkuat sistem pembiayaan melalui skema pembiayaan campuran," papar Menteri Basuki.
Selain itu, dia menyarankan perlu adanya rencana pengelolaan aset sesuai dengan berbagai skema kerja sama dan mengoptimalkan manfaat dari pembangunan infrastruktur dari hulu hingga hilir. (mcr18/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi