jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengungkapkan sebagian besar alutsista milik TNI sudah tua dan banyak yang berasal dari hibah negara lain.
Menurutnya, lebih baik anggaran TNI dipakai memodernkan alutsista ketimbang habis untuk membiayai pemeliharaan peralatan lawas.
BACA JUGA: Ada Pengamat Sebut Prabowo dan AHY Lebih Berpeluang ketimbang Gatot dan Andika, Kok Bisa?
"Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua," kata Hasanuddin melalui siaran pers, Sabtu (29/5).
Legislator PDI Perjuangan itu mengakui anggaran untuk memodernisasi alutsista cukup besar. Selain itu, situasi pandemi juga memaksa pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk hal-hal mendesak.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Perkuat Hubungan Indonesia-Amerika dengan Kerja Sama Alutsista
Hasanuddin juga menyinggung usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto perihal alokasi anggaran Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alutsista.
Namun, mantan sekretaris militer kepresidenan itu membantah anggapan yang menyebut usulan Prabowo tersebut telah menimbulkan kerugian negara.
BACA JUGA: Sudah Masuk Partai, Connie Bakrie Dinilai Tak Objektif Sebagai Pengamat Militer
"Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja, kan, masih dihitung, bahkan mendapat persetujuan pun belum," tegasnya.
Menurut Hasanuddin, jika Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui usulan Prabowo, hal itu akan mengakselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan dan memiliki efek deterens tinggi.
"Tentu kami semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan TNI sebagai user," kata Hasanuddin.
Sebelumnya akademisi yang juga pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan rencana Menhan Prabowo soal pengadaan alutsista senilai Rp 1.760 triliun.
Merujuk surat yang ditandatangani Prabowo, dosen Universitas Pertahanan Indonesia itu menyatakan pengadaan alutsista tersebut akan dilakukan menggunakan kredit ekspor dari Qatar melalui perusahaan bernama Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Namun, Connie meragukan TMI. Menurutnya, TMI bukan perusahaan bonafid untuk pengadaan alutsista bernilai ribuan triliun rupiah.
"DPR khususnya Komisi I yang membidangi pertahanan seharusnya bersikap. Untuk urusan kredit ekspor seharusnya atas sepengetahuan dan persetujuan Bappenas," ujar Connie.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KSAL Yudo Ingin Memperbarui Alutsista Laut Indonesia
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad