BANDUNG - Jika pemerintah pusat hanya berwacana mengenai perlunya pensiun dini bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), lain halnya dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar)Provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Heryawan ini malah sudah dua tahun belakangan melakukan pensiun dini
BACA JUGA: Geger, Kepala Ular Bertulis Arab
Tercatat, 100 PNS sudah mengajukan pensiun dini di 2010 dan 2011 ini.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Solihin menjelaskan, program pensiun dini dalam rangka perampingan jumlah pegawai di Pemprov Jabar. "Program pensiun dini tetap berjalan
BACA JUGA: Pernikahan Sesama Wanita Hebohkan Aceh
Alhamdulilah dalam dua tahun ini, sedikitnya 100 PNS sudah pensiun dini," kata Solihin kepada Bandung Ekspres (Grup JPNN) kemarin (14/7)Dijelaskan Solihin dari jumlah ideal sebanyak 13.000 orang, saat ini jumlah PNS di lingkungan Pemprov Jabar sekitar 14.458 orang
BACA JUGA: Bupati Kolaka Laporkan Jaksa Penyidik ke Jamwas
Untuk itu, pihaknya akan melakukan pengembangkan pendidikan bagi PNS yang berpendidikan rendahPasalnya, sesuai moratorium yang diusulkan pemerintah pusat pada 2011 ini, PNS harus berkemampuan mumpuni"Kebanyakan penerimaan CPNS, suka tidak nyambung antara kemampuan dan tempat ia (PNS, red) ditugaskan," ujar Solihin.Menurut Solihin, saat ini kebutuhan CPNS di Pemprov Jabar banyak yang belum terisiApalagi, jika moratorium CPNS diberlakukan tahun ini, kata dia, pihaknya harus berkonsentrasi mengembangkan pendidikan PNS kejenjang yang lebih tinggi sesuai kompetensi
Dalam rangka pengembangan pendidikan PNS ini, Pemprov sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Bandung seperti Polban (Politeknik Negeri Bandung)Program pendidikan ini kami prioritaskan untuk mereka yang pendidikannya D1 atau D3Program pendidikan ini tentunya disesuaikan dengan kekurangan kompetensi di lingkup kerja Pemprov JabarDisebutkan Solihin, tahun ini tidak kurang dari 40 PNS yang disekolahkan
Dia mengaku setuju jika dilakukan penghentian sementara alias moratorium penerimaan CPNSKatanya, moratorium CPNS ini akan berdampak terhadap efesiensi anggaranMisalnya, dapat mengurangi beban pembiayan CPNS yang biasanya menghabiskan dana cukup besarTermasuk, beban untuk memberi gaji kepada PNS yang baru diterima.
Pengamat Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Dede Mariana menilai, Pemprov Jabar sudah dianggap siap menjalankan moratorium CPNSNamun demikian harus diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia guna peningkatkan kinerja PNS yang sudah ada.
"Skemanya harus dilakukan dengan retraining dan mapping terhadap potensi aparatur yang adaKarena usulan pemerintah pusat harus bersinergi terhadap perampingan Organisasi Perangkat Daerah 9OPD)Kemudian dilanjutkan dengan replacement (penempatan) sesui dengan kebutuhan," kata Dede(ugasam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demo Tolak Tambang Ricuh
Redaktur : Tim Redaksi