jpnn.com, CAPE TOWN - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memaparkan komitmen Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi warganya.
Upaya tersebut dilakukan menuju Universal Health Coverage (UHC) melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi salah satu best practice negara-negara dunia, khususnya di Asia.
BACA JUGA: Pandemi Resmi Jadi Endemi, Pasien Covid-19 Ditanggung BPJS Kesehatan
Ghufron memaparkan hal tersebut dalam Kongres International Health Economic Association (IHEA) ke-15 yang berlangsung di Pusat Konvensi Internasional Cape Town, Afrika Selatan.
Ghufron mengungkapkan hingga 1 Juli 2023, jumlah peserta JKN mencapai 258,9 juta jiwa atau 93,81 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Meluncurkan Aplikasi i-Care JKN, Ini Keunggulannya
"Menjelang sepuluh tahun pelaksanaan, komitmen politik yang kuat pemerintah untuk mencapai UHC terus dijaga," kata Ghufron dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/7).
Dia menyampaikan kurun waktu sepuluh tahun tersebut, BPJS Kesehatan telah melalui berbagai proses hingga akhirnya kini terbentuk ekosistem JKN yang matang.
BACA JUGA: Jadi Dosen Tamu di Undip, Dirut BPJS Kesehatan Ajak Mahasiswa Sukseskan Program JKN
"Program JKN bisa dikatakan salah satu perwujudan gotong royong besar yang amat terasa di negara Indonesia, karena sistem pembiayaan kesehatan dilakukan melalui satu skema yang terintegrasi, ” jelas Ghufron.
Lebih lanjut mantan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) itu mengungkapkan, Program JKN menjadi contoh negara lain lantaran memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi.
Meski di awal pelaksanaan terdapat tantangan dalam hal kemampuan pembiayaan program, BPJS Kesehatan mampu untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan kebijakan serta melahirkan berbagai inovasi dan peningkatan layanan untuk meningkatkan kesinambungan Program JKN.
Sebagai contoh, BPJS Kesehatan baru-baru ini merilis fitur i-Care dalam aplikasi Mobile JKN.
Fitur ini memberikan kemudahan akses kepada fasilitas kesehatan untuk melihat riwayat pelayanan kesehatan peserta JKN selama satu tahun terakhir.
Adanya akses terhadap riwayat pelayanan sebelumnya, dokter dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat kepada peserta JKN.
Ghufron memastikan walapun saat ini pemanfaatan program sudah terjadi peningkatan atau rebound setelah pandemi Covid-19, secara finansial program ini masih dalam kondisi keuangan yang sehat.
"Tidak ada lagi utang ke rumah sakit bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk menjaga cashflow rumah sakit dan baru baru ini juga telah ditetapkan penyesuaian dan peningkatan tarif layanan kesehatan,” papar Ghufron.
Untuk mencapai UHC yang berkualitas, BPJS Kesehatan juga tengah melakukan transformasi mutu layanan.
Pasalnya sebagai badan layanan publik, BPJS Kesehatan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas layanan.
BPJS Kesehatan memulainya dengan melakukan transformasi struktural dan kultural.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga akan mendorong adanya penyesuaian kebijakan Program JKN atau revisi Peraturan Presiden terkait Jaminan Kesehatan Nasional dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan bagi peserta JKN, misalnya peningkatan pembiayaan kesehatan di pedesaan.
Dalam kesempatan tersebut, Ghufron juga memaparkan salah satu tantangan dalam mencapai UHC adalah merekrut sektor pekerja informal yang relatif sehat, berpenghasilan tidak pasti, namun memiliki hambatan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Berbagai strategi dan program secara khusus didedikasikan untuk membantu perekrutan segmen kepesertaan ini.
Mulai dari melalukan advokasi kepada pemerintah daerah kapasitas fiskal yang tinggi untuk menjamin warga yang belum terdaftar dan melaksanakan program memetakan, menyisir, mengadovokasi hingga mendaftarkan atau registrasi (PESIAR) peserta bekerjama dengan perangkat desa.
Kongres IHEA yang diadakan setiap dua tahun sekali, adalah satu-satunya forum global bagi para ekonom kesehatan untuk mendiskusikan perkembangan metodologi terbaru, mempresentasikan temuan penelitian terbaru dan mengeksplorasi implikasi penelitian ini terhadap kebijakan dan praktik kesehatan.
Kongres IHEA ini juga menampilkan berbagai presentasi di seluruh spektrum bidang ekonomi kesehatan.
Dalam kongres tersebut, hadir sejumlah pakar dan pemerhati pembiayaan kesehatan dari universitas dan institusi dunia.
Dalam Kongres IHEA kali ini, BPJS Kesehatan juga akan mempresentasikan abstrak yang berhasil terpilih dari ribuan abstrak yang ditulis terkait penelitian bidang pembiayaan kesehatan seluruh dunia.
Abstrak yang akan dipresentasikan Direktur Perencanaan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby.
Materi yang dipresentasikan berjudul The Effect of Chronic Disease Management Programme on Diabetic Mellitus Complication: Cluster-Controlled Intervention in Indonesia Health Insurance, yang ditulis oleh Duta BPJS Kesehatan Suciati Megawardani dan Gregorius Virgianto Apuji Anggoro Putro.
Abstrak ke-2 yang terpilih berjudul Mobile Consultation and Laboratory Examination in the Rural Forestry Area of Sampit Regency in Central Borneo: A Top-Down Approach to Increase Monitoring Rate and Create Cost Savings yang ditulis dan akan dipresentasikan oleh Duta BPJS Kesehatan Aditya Darmasurya.
Dalam hal ini, Aditya menuliskan gambaran strategi peningkatan pemantauan peserta Program Penyakit Kronis (Prolanis) melalui pendekatan Top-Down di area perkebunan-perhutanan di daerah Sampit dan sekitarnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi