jpnn.com, SABU RAIJUA - Kampanye pasangan calon peserta Pilkada 2020 pada sembilan kabupaten di Nusa Tenggara Timur masih didominasi kegiatan tatap muka dan pertemuan terbatas.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Thomas Dohu mengatakan, sejak dibuka, seluruh pasangan calon hanya melakukan kampanye tatap muka serta pertemuan terbatas dan praktis hampir tidak ada kampanye daring.
BACA JUGA: Bawaslu Sarankan Paslon Pilkada 2020 Terapkan Kampanye Virtual, Tak Usah Blusukan
Padahal pelaksanaan kampanye tatap muka harus menerapkan protokol COVID-19 secara ketat.
Khusus untuk kampanye dengan metode rapat umum yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 6/2020 tentang pilkada pada masa COVID-19 telah diubah menjadi PKPU No 13/2020.
BACA JUGA: Pilkada Makassar Memanas, Erwin Aksa Kritik Cawalkot Petahana
Berdasarkan PKPU No 13/2020 sudah tidak lagi diperkenankan kampanye akbar dengan mengundang massa yang banyak termasuk kegiatan berkesenian seperti mengadakan konser.
Pertemuan untuk tatap muka dibatasi hanya diperbolehkan 50 orang yang hadir.
BACA JUGA: Kampanye Tatap Muka Masih jadi Favorit di Pilkada 2020
Masyarakat yang mengikuti pertemuan juga harus menerapkan jaga jarak satu meter, menggunakan alat pelindung diri minimal menggunakan masker, harus disediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer.
Itu pun, lanjut dia, harus berdasarkan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah.
Hanya saja dia tetap mengharapkan pasangan calon dan partai politik peserta Pilkada 2020 dapat melakukan kampanye secara daring, untuk menghindari penyebaran COVID-19.
Calon Bupati Sabu Raijua, Takem Radja Pono mengungkap pihaknya tidak bisa melakukan kampanye daring karena akses jaringan internet di daerah itu tidak mendukung.
"Selain itu, tidak banyak masyarakat di wilayah itu memiliki handphone jenis android untuk dapat mengakses internet," kata Takem.
Karena itu, pihaknya harus mengalokasikan waktu lebih banyak untuk bertemu dengan masyarakat pemilih dari satu titik ke titik yang lain, karena tidak bisa dikumpulkan dalam jumlah banyak sekaligus.
"Memang sungguh melelahkan, tetapi kami harus terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain untuk bertemu pemilih, karena kami ingin masyarakat mendapatkan gambaran tentang visi, misi dan program kerja dan figur pemimpin mereka secara jelas sebelum menentukan pilihan," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Nusa Tenggara Timur Abraham Maulaka mengakui, masih ada 645 titik wilayah di provinsi berbasiskan kepulauan itu saat ini yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi atau merupakan area blank spot.
Ia mengatakan, pemerintah telah berupaya mengatasi persoalan ini dengan menghadirkan infrastruktur Palapa Ring.
Namun, infrastruktur Palapa Ring saja tidak cukup karena perlu didukung dengan pembangunan tower atau Base Transceiver Station (BTS) yang mampu menjangkau hingga ke berbagai wilayah pelosok.
Abraham Maulaka menyebutkan, sampai dengan 2019, di NTT telah terbangun sebanyak 133 BTS yang menyebar di berbagai daerah serta pelayanan internet di 753 titik.
"Ini langkah strategis yang diupayakan pemerintah dan ke depan tentu akan terus ditambah hingga menjangkau titik-titik blank spot yang ada," kata Abraham Maulaka. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek