jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat memilih berhati-hati dalam menyikapi perbedaan dukungan pada pilpres 2019 di internal partai.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bahkan menegaskan tidak akan memberikan sanksi. Yang ada justru dispensasi kepada kader yang memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf.
BACA JUGA: Kepala Daerah Bukan PNS, Silakan Terbuka Dukung Capres
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, sanksi tidak diberikan karena pihaknya tidak ingin suara partainya jeblok di daerah tersebut. Misalnya di Papua. Mayoritas kader di sana mendukung Jokowi.
’’Kader yang mendukung Jokowi mencapai 92 persen. Hanya 8 persen yang sejalan dengan DPP yang mengusung Prabowo,’’ katanya.
BACA JUGA: Mas SB Itu Jokowi Banget, Tak Akan Ikut PAN Dukung Prabowo
Karena itu, pihaknya lebih berpikir untuk menyelamatkan suara partai pada Pemilu 2019. Partainya tidak ingin mengorbankan para kadernya yang maju pada pemilihan umum legislatif (pileg) mendatang.
Ferdinand menambahkan, sebenarnya ada tujuh daerah yang ingin mendukung Jokowi. Namun, kata dia, hanya empat daerah yang mungkin diberi dispensasi.
BACA JUGA: PDIP Minta Persoalan DPT Ganda Dituntaskan
Sebab, jumlah kader yang mendukung Jokowi cukup besar di daerah tersebut. Selain Papua, ada Sulawesi Utara. Namun, Ferdinand enggan membuka dua daerah lain yang akan diberi dispensasi.
Ferdinand mengatakan bahwa saat ini Demokrat sedang mencari formula agar tidak dianggap main dua kaki. Namun, dia belum bisa menyampaikan formula seperti apa yang diterapkan. Intinya, DPP Partai Demokrat tetap mengusung Prabowo-Sandi pada pemilu mendatang. (lum/jun/c19/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Jokowi Ingatkan Buni Yani Tak Main Isu SARA di Pilpres
Redaktur & Reporter : Soetomo