jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendorong perusahaan tambang di Indonesia meniru apa yang dilakukan PT Vale Indonesia (PTVI). Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Taman Kehati Sawerigading Wallacea yang berada di kawasaan Tambang Vale akhir Maret lalu.
Pujian serupa juga pernah disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Saat berkunjung ke tambang nikel dan smelter Vale di Sorowako Sulawesi Selatan akhir November tahun lalu, Luhut mengatakan Vale telah menerapkan praktik pertambangan yang baik.
BACA JUGA: Demi Kedaulatan, Andre Rosiade Minta Pemerintah Kuasai Mayoritas Saham PTVI
Koordinator Nasional lembaga koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho mengatakan penerapan prinsip dan standar Environmental, Social, dan Governance (ESG) dalam operasionalisasi industri ekstraktif itu merupakan hal penting yang harus diperhatikan.
Sejauh ini, pihak PT Vale Indonesia (PTVI) menegaskan komitmennya dalam operasionalisasi pengolahan nikel berusaha untuk menerapkan standar ESG internasional.
BACA JUGA: Dukung NZE, PTVI Cetak Catatan Cemerlang dalam Laporan Keberlanjutan 2022
"Keuntungan ESG itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Artinya, bukan sekadar cuan, tetapi standar lingkungan, keberlanjutan, dan ini masuk dalam bagian dari transisi energi berkeadilan," tegas Aryanto dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin (24/7).
Karena itu, Aryanto mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan proses divestasi saham PTVI.
Pemerintah yang diwakili oleh Mining Industry Indonesia (Mind ID), dalam proses divestasi ini disarankan untuk tetap memperhatikan dan menjalankan prinsip ESG yang di dalamnya mendukung terwujudnya transisi energi bersih di Indonesia.
"Jangan sampai ingin memberikan keuntungan, justru divestasi (PT Vale Indonesia) itu membuat kerugian bagi masyarakat," ujar Aryanto.
Sebagai salah satu pelopor industri nikel di Indonesia, PTVI termasuk perusahaan yang berkomitmen pada penerapan energi bersih.
Menurut Aryanto, jika proses divestasi saham PTVI rampung, komitmen pada energi bersih dan penerapan prinsip ESG yang selama ini dilakukan oleh PT VI harus tetap dikedepankan dan menjadi agenda pemerintah.
"Kalau mau benar-benar transisi energi maka sudah tidak perlu ada lagi penggunaan energi batu bara," kata Aryanto.
Aryanto menilai sejauh ini Indonesia masih perlu banyak mengejar ketertinggalan soal penerapan ESG dalam industri ekstraktif. Ia juga mengatakan Indonesia masih harus lebih banyak menerapkan prinsip ESG pada pemberian izin hingga syarat investasi.
"Dukung implementasi ESG, kemudian standar ESG di-adopt oleh pemerintah. Itu menjadi hal penting dalam proses divestasi," ujarnya.
Aryanto mengatakan agar jangan ada lagi kemunduran dalam penerapan ESG di berbagai lini pemerintahan, termasuk industri ekstraktif.
"Kalau bicara soal industri jangan bangun lagi smelter-smelter yang memakai bahan bakar batu bara. Karena transisi (energi bersih) itu jadi semu karena ada lagi batu baranya," kata Aryanto.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul