jpnn.com - JAKARTA - Posko Ujian Nasional (UN) 2016 Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) terus menghimpun adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan UNBK (ujian nasional berbasis komputer) tahun ini.
Terbaru, posko ini menerima laporan tentang pungutan terhadap sekolah yang diberlakukan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) di Indramayu.
BACA JUGA: Mitos Pecah Kaca Usai UN di Sorong, Yakin Raih Hasil Baik
"Pungutan diduga terkait pelaksanaan UN 2016 sebesar Rp 23.200.000 per sekolah. Pelapor menyertakan bukti kwitansinya," ungkap Sekretaris Jenderal FSGI Retno LIstyarti, Jumat (8/4).
Laporan pungutan serupa juga terjadi di Kota Surabaya, yaitu Rp 122.000 per siswa. Sedangkan di Jakarta, ada pungutan terkait UN sebesar Rp 27.000 per siswa.
BACA JUGA: Mendikbud Klaim UN SMA/SMK Minim Pengaduan
"Semua pungutan di tiga daerah tersebut dilakukan secara diam-diam dan kesepakatan di bawah tangan dengan alasan untuk mengatasi pembiayaan pelaksanaan UN karena dana yang diberikan pemerintah tidak mencukupi," jelas Retno.
Selain itu ada laporan dari beberapa siswa di sejumlah daerah yang menyatakan bahwa soal UN PBT (paper based test) dan UNBK sama persis.
BACA JUGA: Ini Permasalahan di Daerah Selama UN SMA/SMK
Sementara UN PBT sudah selesai sejak Rabu, 6 April 2016. Sedangkan UNBK masih berlangsung sampai dengan Selasa, 12 April 2016. Akibatnya siswa UNBK lebih diuntungkan.
Dalam kasus ini, para siswa yang sekolahnya menggunakan UN PBT dan berteman dengan para siswa yang UNBK, bisa saling mmembicarakan soal yang dikerjakan siswa yang UN PBT.
Posko UN FSGI, tambah Retno, juga menerima banyak laporan berkaitan teknis UN PBT maupun UNBK, antara keterbatasan komputer di sekolah.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Paksa Peserta Tuna Netra Berimajinasi
Redaktur : Tim Redaksi