jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus ke-75, Pemerintah Republik Indonesia, menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani.
Pemberian penghargaan Bintang Jasa Utama kepada politisi Partai Gerindra ini disematkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, hari ini Kamis (13/8) di Istana Negara, Jakarta.
BACA JUGA: Harapan Ahmad Muzani Soal Subsidi Rapid Test Santri Dikabulkan Jokowi
Selain Ahmad Muzani, dari jajaran Wakil Ketua MPR Periode 2018-2019, Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan dan Mahyudin dari Partai Golkar.
Ahmad Muzani kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, mengatakan “Mudah-mudahan kami termasuk orang yang pantas menerima penghargaan dari negara ini,” katanya di gedung Komplek DPR/MPR RI Senayan Jakarta.
BACA JUGA: Muzani: Gerindra Akan Perjuangkan Subsidi Kuota Internet bagi Pelajar
Politisi Kelahiran Tegal, Jawa Tengah ini menyampaikan berterima kasih atas anugerah bintang jasa ini. "Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas nama Pemerintah dan Negara, yang telah memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama ini."
Ahmad Muzani yang baru didaulat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai Sekjen di Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang Bogor, akhir pekan lalu sejak pandemi Covid aktif menyerukan bahaya wabah Corona Covid-19.
BACA JUGA: Ahmad Muzani Imbau Kader Gerindra Rapatkan Barisan Jelang Pilkada Serentak
Ketika wabah masih ramai di Wuhan Tiongkok, sebagai Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani pada Februari 2020 lalu sudah meminta pemerintah menghentikan penerbangan dari dan ke Wuhan serta beberapa kota di Cina ke Indonesia.
Demikian pula, ketika wabah sudah mulai merusak sendi-sendi kehidupan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini terus menyampaikan pentingnya program jaring pengaman sosial (social savety net) terutama bagi usaha kecil dan menengah UMKM dalam bentuk bantuan tunai langsung agar menggerakan ekonomi masyarakat bawah.
Di sektor pendidikan, tercatat Ahmad Muzani gencar menyampaikan pentingnya perlindungan model pendidikan Pesantren yang tersebar luas di seantero negeri dan paling terdampak akibat pembatasan sosial (social distancing).
"Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi para pelajar, mahasiswa dan para santri. Ini karena pembelajaran online mengancam pembangunan sumber daya manusia kita," katanya.
Pernyataan inilah yang kemudian mendapat respon cepat dari pemerintah. Tak berselang lama, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyebut akan mengalokasikan bantuan Rp 2,6 triliun kepada pondok pesantren dan pendidikan berasrama agar tidak menjadi cluster baru penularan Covid-19. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil