jpnn.com, JAKARTA - Permintaan Partai Gerindra mengenai subsidi kuota internet bagi para pelajar serta rapid test gratis bagi para santri di pondok pesantren mendapat tanggapan positif Presiden Joko Widodo.
Jokowi- sapaan Joko Widodo; telah merumuskan pemberian kuota internet kepada pendidik dan pelajar guna mendukung kegiatan belajar mengajar di rumah.
BACA JUGA: Ahmad Muzani: Pancasila Sudah Final
Sedangkan subsidi rapid test bagi para santri telah ditetapkan sebesar Rp 2,6 triliun oleh Pemerintah Pusat.
Kabar baik itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika dirinya bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menemui Jokowi di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (8/7/2020) siang.
BACA JUGA: Muzani: Gerindra Akan Perjuangkan Subsidi Kuota Internet bagi Pelajar
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Muzani menyampaikan pendapat mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, upaya pembangunan SDM tetap harus dilakukan secara maksimal, termasuk selama masa pandemi covid-19.
BACA JUGA: Wabah Corona Belum Reda, Muzani Berharap Ramadan Tetap Jadi Ladang Amal
Walaupun pembangunan SDM katanya kini menjadi problem serius, karena bersamaan dengan pandemi covid-19.
Kegiatan belajar mengajar kini tidak ada lagi dilakukan secara langsung, tetapi lewat metode daring atau online.
Metode tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pendidikan bangsa dan berujung pada rendahnya kualitas SDM.
Selain itu, metode pendidikan online atau video conference diketahui menimbulkan beragam masalah.
Banyak pendidik dan pelajar yang tidak dapat mengakses internet, sehingga pendidikan jarak jauh ini tidak bisa dilakukan secara efektif.
"Di sisi lain, ternyata pendidikan jarak jauh ini juga menimbulkan problem mutu, karena ketidakcukupan antara pengajar dengan murid yang menyebabkan cara pendidikan tidak bisa dikontrol, baik karakter ataupun kualitas lainnya, akan tetapi hal ini tetap berlangsung," ujarnya.
Oleh karena itu, biaya internet diungkapkan Wakil Ketua MPR itu menambah beban masyarakat saat ini.
"Ini kami sampaikan kepada Presiden. Presiden mengakui masalah tersebut dan sedang mencari solusi untuk memecahkan persoalan ini," ungkap Ahmad Muzani. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil