jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono berharap hambatan dalam regulasi sertifikasi halal bisa diminimalisir.
Hal itu disampaikan dalam diskusi secara daring bersama 20 kedutaan besar di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Jumat (4/2).
BACA JUGA: Ada Permintaan Wapres Soal Sertifikasi Halal buat BPJPH dan LPPOM MUI, Begini
Pria kelahiran Jakarta itu menyebut diskusi digelar untuk membuka koordinasi para pelaku bisnis dengan BPJPH dan KNEKS terkait jaminan produk halal.
Diaz berharap diskusi bisa memfasilitasi sekaligus menampung berbagai solusi dalam regulasi sertifikasi halal.
BACA JUGA: Begini Alur Mendapatkan Sertifikasi Halal
Dia mendorong BPJPH untuk menerbitkan beberapa aturan pelaksana tentang kerja sama internasional sertifikasi halal.
“Saya memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kementerian dan lembaga tidak mengganggu hubungan dagang atau persahabatan," kata Diaz Hendropriyono dalam keterangan persnya, Jumat.
DPR diketahui pada 2014 mengesahkan UU Nomor 33 tahun 2014 yang menyediakan jaminan kepada masyarakat Indonesia terkait produk halal yang dibeli dan diimpor ke Indonesia.
Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengapresiasi pelaksanaan diskusi yang digelar Diaz sehingga diharapkan bisa membuka wawasan tentang sertifikasi halal.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Diaz Hendropriyono selaku Staf Khusus Presiden Republik Indonesia sekaligus tuan rumah dari acara ini," ucap Arsul. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan