jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menilai, aturan verifikasi faktual terhadap dukungan bagi bakal calon pasangan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada,red), cukup merepotkan.
Menurut Husni, persyaratan tersebut sama sekali tidak merepotkan, bahkan cenderung mempermudah. Karena memberi kesempatan bagi bakal calon menghadirkan masyarakat pendukng di kantor panitia pemungutan suara (PPS) terdekat, ketika tidak bisa ditemui petugas KPU saat dilakukan verifikasi lapangan.
BACA JUGA: Kata Tantowi, Ahok Sukses Pimpin Jakarta
"Jadi ini sebenarnya mempermudah. Karena dari pengalaman lapangan ketika sudah berkali-kali didata, tapi tak berada di rumah, kami masih beri kesempatan," ujar Husni di sela-sela diskusi yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (10/6) petang.
Menurut Husni, KPU sebenarnya punya kewenangan menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, kalau saat ditemui pemberi dukungan tidak berhasil ditemui di kediamannya. Namun KPU tidak akan buru-buru menggunakan hak tersebut, mengingat pilkada penting mengedepankan azas-azas demokrasi yang baik. Sehingga hak-hak masyarakat terpenuhi.
BACA JUGA: Pak Ahok...Kalau Gak Sanggup, Gak Usah Ikut deh
"Jadi masih kami beri kesempatan, (bakal calon,red) dapat mengumpulkan (pendukung yang tidak bisa ditemui di kediamannya,red) di kantor lurah atau kepala desa. Padahal kami punya kewenangan untuk menyatakan batal," ujarnya.
Saat ditanya apakah benar batas waktu yang diberikan hanya tiga hari dan harus sesuai jam kantor, mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini membantah.
BACA JUGA: Rusli Habibie Jago Lobi tapi Untuk yang Satu Ini, Sulit...
"Jadi dikumpulkan pada waktu yang dijanjikan. Bukan pada jam-jam kerja saja. Nah, apakah ini bukan kemudahan. Sekali lagi, tak bisa disebut kebijakan yang ada untuk menjegal orang tertentu," ujar Husni.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPW PPP Sodorkan Dua Nama Balon Wawako
Redaktur : Tim Redaksi