jpnn.com - BOGOR - Di tengah waktunya menikmati libur Lebaran bersama keluarga, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dikejutkan dengan pemberitaan media massa nasional tentang namanya yang disebut terlibat kasus dugaan korupsi di situs Wikileaks. Hal ini pun membuat SBY meradang.
Pada Kamis siang (31/7), Presiden langsung menggelar jumpa pers untuk mengomentari sekaligus mengklarifikasi pemberitaan di media online Sindonews.com kanal internasional yang menuliskan tentang isi Wikileaks mengenai dirinya.
BACA JUGA: Jika Prabowo Menang di MK, Mungkinkah Jokowi-JK Legawa?
"Kita dikejutkan kembali berita Wikileaks dan kemudian dilansir dan diberitakan ulang oleh Sindonews.com, sayang Sindonews.com tidak klarifikasi dulu ke saya, padahal isu itu sensitif," ujar presiden dalam jumpa pers.
Presiden menyayangkan media yang memberitakan tentang Wikileaks itu tidak mengedepankan kode etik jurnalistik. Presiden menyatakan seharusnya, pihak Sindonews mendapatkan penjelasan langsung darinya terkait informasi Wikileaks tersebut agar pemberitaan menjadi seimbang.
BACA JUGA: MK: Banyak Perkara, Bukti Kesadaran Politik Meningkat
"Apa yang diberitakan Sindonews yang dari Wikileaks judulnyapun seram, bahwa, 'Ungkap dugaan korupsi wikileaks sebut SBY dan Mega', disebutkan beberapa kalimat situs anti kerasiahan wikileaks merilis. Seharusnya dapat penjelasan saya soal itu," tegas Presiden.
Sebelumnya diberitakan Wikileaks menyebut bahwa Australia telah mengeluarkan perintah pembungkaman pada kasus dugaan korupsi multi-juta dolar yang disebut melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.
BACA JUGA: Tiket ke Jakarta Ludes, KAI Imbau Pemudik tak Beli di Calo
Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia. Selain SBY dan Mega, beberapa tokoh dan pemimpin Asia lainnya juga diduga terlibat.
Menurut WikiLeaks dalam dokumen tertanggal 29 Juli 2014, karyawan dari kedua perusahaan itu diuga menyuap para pejabat Indonesia, Malaysia, dan Vietnam untuk memenangkan kontrak pencetakan uang kertas.
”Ini adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana ada sensor oleh pihak berwenang Australia mengenai kasus (dugaan korupsi) senilai multi-juta dolar,” bunyi dokumen WikiLeaks.
”Aparat keamanan nasional telah dipanggil oleh pihak berwenang Australia untuk mencegah pelaporan kasus ini untuk melindungi hubungan internasional negara-negara itu,” lanjut dokumen situs yang didirikan Julian Assange itu.
WikiLeaks merasa heran dengan media-media, terutama media Australia yang tidak mempublikasikan kasus ini. Kendati demikian, dokumen itu tidak merinci keterkaitan SBY dan Mega secara detail dalam kasus proyek pencetakan uang kertas itu. Selain SBY dan Mega, mantan menteri di era Megawati, Laksamana Sukardi juga disebut WikiLeaks. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Najwa Shihab Kandidat Kuat Menparekraf Kabinet Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi