jpnn.com - JAKARTA - Upaya pemerintah menciptakan peluang kerja baru bagi tenaga profesional masih belum berjalan mulus. Langkah tersebut belum dibarengi masifnya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Misalnya di sektor konstruksi. Di antara 3,5 juta pekerja yang dibutuhkan, saat ini hanya tersedia sekitar 500 ribu tenaga kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, secara umum kesenjangan antara faktor penawaran (supply) dan permintaan (demand) itu juga terjadi di sektor industri lainnya.
BACA JUGA: Yakin Golkar Dukung Ahok? Simak Dulu Kata Pak Bamsoet Ini
Kondisi tersebut mengakibatkan ketersediaan pekerja dengan kebutuhan industri tidak sinkron. Hal itu berdampak pula pada pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek yang lain.
Sejauh ini pemerintah belum mengeluarkan produk hukum yang mengikat untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah baru sekadar meminta perusahaan penanaman modal asing (PMA) meningkatkan investasi SDM. Yakni berupa sistem pelatihan kerja dan sertifikasi profesi secara terpadu.
BACA JUGA: Pemerintah Chile, Larang Eksportir Mamin Masuk Melebihi Batas Nutrisi
"Investasi itu akan memberikan transfer kemampuan," ujar Hanif kemarin (18/6).
Pengembangan SDM tersebut, menurut Hanif, bisa ditempuh dengan cara meningkatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) kejuruan (vocational training).
BACA JUGA: Impor Udang Indonesia Terinfeksi Virus Berbahaya, Kemendag Bilang...
Setiap perusahaan PMA juga bisa melakukan skema percepatan SDM dengan cara pemusatan latihan (training center) bagi masyarakat dan pekerja lainnya. "Kami mengapresiasi perusahaan yang sudah mengadakan (pelatihan, Red)," ujarnya.
Investasi SDM itu sudah disampaikan kepada para pimpinan perusahaan PMA baru-baru ini. Harapannya, program pelatihan dan sertifikasi tersebut segera terealisasi dan bisa dimanfaatkan para pekerja yang belum memiliki kompetensi kerja (skill) unggul. "Ketersediaan SDM harus diprioritaskan untuk memenuhi permintaan kebutuhan pasar yang terus meningkat," tuturnya.
Pemerintah juga mengajak perusahaan-perusahaan PMA bersama-sama mengembangkan balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah. Ke depan, bukan hanya pelatihan keterampilan kerja yang diberikan, tapi juga pelatihan bahasa.
Tujuannya, para pekerja nanti juga bisa memenuhi pasar luar negeri. "Kebutuhan pasar internasional juga meningkat," ucap kader PKB itu. (tyo/c9/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Demokrat: Sekarang Terserah Bu Susi
Redaktur : Tim Redaksi