jpnn.com, JAKARTA - Didi Supriyadi, salah satu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) bersuara keras terhadap kebijakan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). PPPK dinilai tidak jelas sehingga layak ditolak seluruh honorer.
"Kalau PB PGRI memang memperjuangkan PPPK. Cuma kalau PPPK ditolak honorer ya bagaimana," kata Didi kepada JPNN.com, Minggu (8/9).
BACA JUGA: Honorer DKI: Kalau Mereka Bisa Diangkat PNS, Kami Juga Pasti Bisa
Dia menyebutkan, di lapangan terjadi penolakan honorer terhadap PPPK. Sebab, PPPK hanya berlaku untuk formasi jabatan tertentu. Sementara tenaga teknis lainnya tidak diakomodir.
"Ini kebijakan PPPK tidak jelas tapi pemerintah paksa honorer harus daftar. Begitu sudah lulus malah dibiarkan. Inikan aneh bin ajaib," kritiknya.
BACA JUGA: Kapan Keppres untuk Honorer K2 Diterbitkan?
BACA JUGA: 4 Instruksi Penting Pimpinan Honorer K2 Jelang Rekrutmen CPNS dan PPPK
Dia menegaskan, PB PGRI akan terus memperjuangkan status PNS dan PPPK guru honorer. Meskipun kebijakan PPPK masih belum jelas.
BACA JUGA: Honorer K2 Dorong Ahok Bisa Masuk Menteri Kabinet Jokowi-Maruf
"Kami minta pemerintah segera memperjelas aturan PPPK. Jangan hanya lempar kebijakan tapi malah bikin nasib honorer jadi tidak jelas," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 4 Instruksi Penting Pimpinan Honorer K2 Jelang Rekrutmen CPNS dan PPPK
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad