jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah bangunan milik Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid dan satu mobil Ketua DPRD HSU.
Dua aset itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di HSU pada 2021-2022.
BACA JUGA: KPK Amankan Sejumlah Barang Bukti Terkait Kasus TPPU Ibu Bupati Nonaktif Probolinggo
"Tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan berupa bangunan dan tanah yang diduga milik tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/11).
Fikri menjelaskan bahwa objek tanah dan bangunan itu terletak di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU. Saat ini, bangunan itu difungsikan sebagai klinik kesehatan.
BACA JUGA: Berita Duka, Darson Tewas Terlindas Truk Sawit, Mengerikan!
Dia menjelaskan bangunan itu bakal digunakan untuk penguatan bukti dalam kasus ini.
KPK juga menyita sebuah mobil milik Ketua DPRD HSU. Mobil itu juga diyakini berkaitan dengan kasus tersebut.
BACA JUGA: Lagi Tidur Nyenyak Bareng Istri, Irawan Kaget, Ambulans Masuk Rumah
"Barang bukti dimaksud selanjutnya akan dikonfirmasi kembali kepada saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini," ujar Fikri.
Abdul Wahid ditahan pada 18 November 2021. Dia ditahan usai KPK mengembangkan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU pada 2021-2022.
Abdul diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Manto Hanya Terdiam Sambil Memeluk Jasad Anaknya
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Fathan Sinaga