jpnn.com, SORONG - Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Papua Barat, berinisial PK dan bendaharanya inisial AP ditangkap Kepolisian Resor Sorong.
Keduanya ditangkap setelah menjadi tersangka korupsi dalam penyelewengan APBD Tahun 2019.
BACA JUGA: Terbukti Korupsi BPHTB, ASN di Tanjungpinang Ini Divonis 8 Tahun Penjara
Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, AKP Nirwan Fakaubun membenarkan bahwa kedua pelaku telah diamankan pada 16 Agustus 2021 berdasarkan Laporan Polisi pada Bulan November 2020.
Menurutnya, dalam laporan itu ada dugaan korupsi anggaran perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau DIPA tahun ajaran 2019 yang dianggarkan untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan lelangan profesi atau jasa penunjang pendidikan atau dana insentif tambahan untuk PNS, guru dan honorer.
BACA JUGA: Irjen Tornagogo Sihombing: Jangan Merusak Citra Polri
Dia menjelaskan total dana yang dianggarkan untuk pembayaran insentif tambahan bagi PNS, guru dan honorer sebesar Rp 14 miliar.
Menurutnya, dari total sekitar Rp 14 miliar tersebut, dalam prosesnya terdapat pembayaran fiktif, dan sesuai hasil audit BPKP sebesar Rp 461.000.000 kerugian negara.
BACA JUGA: Tenaga Kesehatan di Papua Barat Mendapat Vaksin Moderna
Dia menjelaskan pembayaran fiktif yang dimaksud yakni bukti penerimaan pembayaran insentif atas nama guru yang tidak ada atau sudah meninggal dunia.
"Kami telah menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp 147.000.000 dari sebagian uang kerugian negara tersebut," ujar dia.
AKP Nirwan Fakaubun menambahkan penyidik telah memeriksa tujuh saksi termasuk BPKP, dan sudah menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka.
Perbuatan kedua tersangka sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy