Digodok, Pembina Pegawai Bukan Pejabat Politik

JAKARTA -- Kementerian PAN&RB akan membahas penempatan pejabat pembina kepegawaianMenurut Menneg PAN&RB EE Mangindaan, ada usulan dari kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar pejabat pembina kepegawaian tidak diserahkan kepada pejabat politik melainkan pejabat karir

BACA JUGA: Kasus Ariel-Luna, MK Pertanyakan Status Hajar Indonesia

Hal ini untuk menghindari intervensi politik dalam penempatan pegawai.

"Selama ini sering terjadi missmatch dalam penempatan pegawaiPegawai ditempatkan bukan berdasarkan kesesuaian antara bidang kerja dengan keahlian aparaturnya, tetapi seringkali berdasarkan suka atau tidak suka," ungkap Mangindaan dalam raker dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Senayan, Rabu (21/7).

Intervensi politik dalam penempatan pegawai, terangnya, seharusnya tidak terjadi bila para pejabat berwenang konsisten melaksanakan undang-undang yang berlaku

BACA JUGA: Promosi Jabatan, SK Presiden Diduga Dimanipulasi

Sebab, mekanisme penempatan pegawai dalam jabatan, baik fungsional maupun struktural sudah diatur"Prinsip penempatan dalam jabatan adalah berbasis kompetensi," cetusnya.

Adapun pengaturan dan prosedur penempatan jabatan antara lain  dilakukan inventarisir calon pemegang jabatan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan jabatan, para calon dinilai oleh Baperjakat/TPA untuk menetapkan tiga calon pemegang jabatan

BACA JUGA: BPIH 2010 Disepakati USD3.342

Kemudian pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang memilih dan menetapkan satu diantara ketiga calon dari yang direkomendasikan Baperjakat/TPA.

Seperti diketahui, pejabat pembina kepegawaian di tingkat daerah selama ini dipegang kepala daerah, yang merupakan jabatan politikDiusulkan, ke depan pembina pegawai dipegang pejabat karir tertinggi di daerah, dalm hal ini sekretaris daerah (sekda)(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menag Bantah Suap Rp25 Miliar