Digoyang, PGRI Makin Solid Dukung Kepemimpinan Unifah, Pendongkel Dipolisikan

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) solid mendukung kepemimpinan Prof. Unifah Rosyidi.

Tercatat 34 pengurus PGRI provinsi dan 514 pengurus PGRI kabupaten/kota menyatakan tidak ada pergantian kepemimpinan di PB PGRI.

BACA JUGA: PGRI Terbelah Disorot DPR, Terkait Perjuangan Guru Honorer jadi PPPK? Oalah

Mereka, bahkan mendukung Prof. Unifah untuk memimpin PGRI di periode berikutnya.

Unifah mengungkapkan kekecewaannya lantaran di tengah persiapan perhelatan HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional, 25 November 2023, PB PGRI justru diganggu oleh segelintir oknum yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus Besar (PB) PGRI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal.

BACA JUGA: Ada Formasi Tendik di PPPK 2024, PGRI: Janji Jokowi Ditepati 

Unifah selaku ketum PB PGRI yang sah mengatakan pihaknya tidak gentar dalam menghadapi ulah segelintir oknum tersebut.

"Semua pengurus PGRI di provinsi dan kabupaten/kota masih solid dan tidak pernah terpecah" ungkap Unifah.

BACA JUGA: Unifah Rosyidi: PB PGRI Tetap Solid, Tidak Ada Dualisme Kepemimpinan 

Namun demikian, Unifah mengakui adanya manuver segelintir oknum pengurus PGRI yang ingin memprovokasi dan memecah belah organisasi PGRI. 

Lebih lanjut Unifah mengatakan, para pendongkel tersebut telah mengeklaim bahwa kepengurusan mereka legal dan telah disahkan oleh Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU 0001568.AH.01.08. Tahun 2023. 

"Sesungguhnya apa yang mereka klaim itu hanya sepihak, dan tidak berdasar sehingga Surat Keputusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas Unifah dalam konferensi pers secara daring, Selasa (21/11).

Dia mengungkapkan saat ini perubahan kepengurusan PB PGRI tetap sah dan legal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0001597.AH.01.08. TAHUN 2023, Tanggal 20 November 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia.

Anggota tim kuasa hukum PB PGRI Maharani Siti Shopia mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya hukum dalam merespons ulah segelintir oknum yang mengatasnamakan PB PGRI hasil KLB tersebut.

Tim Kuasa Hukum PB PGRI menilai adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan segelintir oknum PB PGRI, telah merusak muruah PGRI dan mengganggu soliditas PGRI sebagai organisasi guru tertua dan terbesar di Indonesia. 

Salah satu upaya hukum tersebut adalah dengan melaporkan sejumlah tindak pidana yang dilakukan kepada Bareskrim Polri dengan Nomor Laporan Polisi nomor: STTL/430/XI/2023/BARESKRIM pada 6 November 2023. 

Lebih lanjut, saat ini laporan polisi tersebut telah diproses di Bareskrim Mabes Polri. 

“Kami berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Tim Bareskrim Mabes Polri sehingga tabir kebenaran kian terungkap dan tidak ada lagi oknum yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus Besar PGRI yang sah," ungkap Maharani.

Maharani menambahkan terkait pemblokiran terhadap akun PGRI, hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya Kementerian Hukum dan HAM dan kami pastikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Blokir Akses Sistem AHU Yayasan dan Perkumpulan.

Pengurus Besar PGRI telah menerima sejumlah pernyataan sikap dan keprihatinan atas ulah para oknum tersebut yang disampaikan oleh seluruh pengurus provinsi dan kabupaten/kota.

 “Sampai dengan 20 November 2023 pukul 13.18, kami telah menerima 32 pernyataan sikap dari 34 Provinsi dan lebih dari 493 Kabupaten/Kota se-Indonesia, IGTKI PGRI, APKS PGRI DKI, Perempuan PGRI, dan kami yakin surat pernyataan tersebut akan terus bertambah dan semakin menguatkan proses-proses hukum yang sedang kami hadapi," ungkap kuasa hukum PB PGRI.

Untuk itu, Unifah mengatakan pihaknya berterima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang telah membantu dalam menjaga muruah PGRI.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri yang telah memberikan respony cepat dan sigap dalam melakukan penjagaan ketat di Gedung Guru Indonesia (GGI) sebagai aset PGRI dari tindakan ilegal segelintir oknum yang secara sepihak mengaku-ngaku PB PGRI yang sah. 

Unifah menegaskan Bareskrim Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM dan Presiden Republik Indonesia ikut mendukung pelaksanaan HUT ke-78 PGRI dan HGN 2023 di Jakarta. 

"Kami berharap pemerintah terus menjaga, melindungi dan memberikan rasa aman terhadap seluruh anggota PGRI kapanpun dan dimanapun ia berada," pungkas Unifah Rosyidi. (esy/jpnn)