jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat laporan terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kali ini laporan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Suara Jakartaku.
Dugaan korupsi yang dilaporkan adalah pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Badan Perpustakan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta.
BACA JUGA: Ahok Janji tak Bongkar Makam Keramat Kampung Pulo
"Pengadaan UPS di BPAD itu sempat diplot dalam tiga paket. Tetapi yang terealisir hanya satu paket. Hingga kini pengadaan UPS di badan itu sama sekali belum pernah disentuh oleh aparat hukum," kata Direktur Eksekutif Suara Jakartaku, Ardian Chaniago di KPK, Jumat (21/8).
Selain itu, lanjutnya, ada dugaan terjadi penggelembungan biaya pengadaan yang dilakukan Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan. Nilai mark up tersebut mencapai Rp 163,8 miliar.
BACA JUGA: Satpol PP Dicap Sebagai Mesin Penghancur
Ardian sadar bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan UPS saat ini sudah digarap oleh pihak kepolisian. Tapi dia menilai kerja korps Bhayangkara terlalu lambat. Buktinya, pengadaan UPS di BPAD sampai sekarang belum pernah disentuh penyidik di sana.
Karena itu dia mengharapkan KPK mau mengusut dugaan korupsi tersebut. Dia mengaku sudah menyerahkan dokumen-dokumen yang bisa membantu KPK melakukan penyelidikan.
BACA JUGA: Oknum Satpol PP Dikabarkan Hajar Warga, Ini Solusi Sang Kepala
"Harapan kami, KPK tidak kalah cepat berbanding Polri," pungkas Ardian.
Massa Suara Jakartaku datang ke KPK dikawal dua ondel-ondel khas Betawi. Kedua ondel-ondel terlihat asik berlenggak-lenggok di depan gedung KPK diiringi lantunan lagu tradisional Betawi ketika Ardian dan rekan-rekannya membuat laporan. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Tanggapan Petinggi Kemendagri soal Kasus Kampung Pulo
Redaktur : Tim Redaksi