jpnn.com, JAKARTA - Salah satu Deklarator KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Din Syamsuddin menyampaikan pernyataan terbaru, yang menyinggung soal buzzer bayaran.
Dia juga menegaskan tidak mau melayani terhadap reaksi yang tidak substantif atas dideklarasikannya koalisi aksi tersebut.
BACA JUGA: Apabila KAMI Jadi Parpol, Masyarakat Bakal Kecewa Berat
"Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite, apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi," kata Din, dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Kamis (27/8).
Menurut dia, KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
BACA JUGA: Benny Membela KAMI, Menyerang Balik Buzzer
Setidaknya, kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, ada dua pertanyaan yang diajukan KAMI kepada pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk dijawab.
Pertama, soal oligarki politik yang membuat keputusan parpol ditentukan segelintir orang dan akhirnya mengendalikan DPR yang membuat aspirasi rakyat terabaikan.
BACA JUGA: Benny Pimpin Penggerebekan, Ada Puluhan Kamar Disekat-sekat, Ya Ampun
Kedua, budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang yang sebenarnya lebih berkualitas untuk maju sebagai pemimpin.
"Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tetapi sementara cukup dua itu," kata Din.
Sekali lagi, Din menyampaikan bahwa KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan.
"KAMI siap berdiskusi, bahkan berdebat mengadu pikiran," pungkas Din Syamsuddin.
Sebelumnya, Din menyebutkan setidaknya 150 tokoh yang sudah tergabung dalam KAMI yang dideklarasikan pada 18 Agustus lalu.
Di antara 150 tokoh itu, yakni Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis.
Din menegaskan koalisi tersebut bersifat sangat majemuk yang beranggotakan dari berbagai suku, agama, profesi dan generasi.
Mengenai alasan dideklarasikannya koalisi aksi itu, Din menjelaskan karena adanya persamaan pikiran dan pandangan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia yang akhir-akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai dasar yang disepakati para pendiri bangsa. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Soetomo