jpnn.com, JAKARTA - Program Kartu Prakerja yang dijalankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai mampu meningkatkan keahlian pekerja.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah, menuturkan hal tersebut dibuktikan dari survei yang telah dilakukan.
BACA JUGA: Airlangga: Perppu Cipta Kerja Penting untuk Mencegah Krisis Perekonomian
"Tujuan pertama dari program Kartu Prakerja adalah meningkatkan keahlian, dari survei yang dilakukan oleh Kartu Prakerja sudah ada kenaikan keahlian," tutur Piter, Senin (20/2).
Meski begitu, Piter menambahkan, perlu ada survei lanjutan untuk menyimpulkan hal tersebut. Dia juga menuturkan, kesuksesan Kartu Prakerja dalam meningkatkan keahlian tidak serta merta bisa mengurangi pengangguran.
BACA JUGA: Elektabilitas Erick Thohir Makin Moncer, Peluang Maju Cawapres Terbuka Lebar
"Peningkatan keahlian belum otomatis mengurangi pengangguran. Ada faktor lain yang juga berperan, yaitu kondisi perekonomian," ucap Piter.
Lalu apakah Kartu Prakerja telah berhasil meningkatkan kualitas SDM?
BACA JUGA: Andalkan Penanganan Hingga Tingkat Mikro, Ganjar Serius Mengatasi Stunting
Terkait hal itu, Piter menegaskan, tujuan peningkatan keahlian pekerja tidak sama dengan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda.
"Tujuan Kartu Prakerja hanya untuk pekerja, SDM Indonesia tidak hanya pekerja. Meningkatkan kualitas SDM Indonesia tidak cukup dengan Kartu Prakerja, tapi melalui semua upaya lain; utamanya sistem pendidikan formal dan nonformal yang ada di Kemendikbud," sebut Piter.
Terpisah, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan.
Airlangga menguraikan, program Kartu Prakerja merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan.
"Program ini lebih dari sekadar kebijakan, pendanaan atau teknologi. Dibutuhkan perubahan radikal dalam institusi dan budaya, serta di pemerintahan, perusahaan dan individu," seru Airlangga.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada