jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah jenderal polisi ikut maju sebagai calon gubernur dan wagub di Pilkada serentak 2018.
Fenomena ini diprediksi bakal berlanjut pada Pilpres 2019 mendatang.
BACA JUGA: Jenderal Masuk Pilkada, Waspadai Keterlibatan Militer
Untuk jebolan TNI memang sudah banyak yang berkompetisi dalam Pilpres. Namun, untuk jenderal asal Polri belum ada dalam sejarah Indonesia.
Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan, fenomena makin banyaknya jenderal berkompetisi dalam Pilkada 2018 bisa terus terjadi pada 2019.
BACA JUGA: Golkar Tunda Penetapan SK Cagub Kaltim dan Jateng
Yakni, jenderal polisi yang mungkin menjadi calon presiden atau setidaknya calon wakil presiden. ”Peluang ini ada,” tuturnya.
Bahkan, bila saja ada jenderal yang terpilih menjadi kepala daerah saat Pilkada Serentak 2018, tentunya, mau tidak mau akan memberikan keuntungan bagi calon presiden atau calon wakil presiden yang berasal dari Polri. ”Kan saling mengenal sejak di satuan,” jelasnya.
BACA JUGA: Kalah di Pilgub DKI Jakarta dan Banten, PDIP Ubah Strategi
Pilkada Serentak 2018 ini juga akan menjadi test case, apakah jenderal dari polisi itu diterima masyarakat atau tidak.
”Pijakannya pilkada serentak ini, kalau jenderal-jenderal itu tidak terpilih semua tentu sulit untuk pilpres. Namun, kalau sebaliknya tentu menjadi tenaga tersendiri,” paparnya.
Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, penegak hukum yang terjun ke politik itu memiliki keuntungan.
Terutama, bila pernah menjadi reserse di bidang korupsi. ”Mereka mengerti betul yang mana korupsi dan tidak,” jelasnya.
Dengan begitu, penegak hukum yang menjadi politisi bisa menghindari korupsi. Namun, justru sebaliknya bila memang sejak awal ingin balik modal. ”Justru bisa menggunakan kemampuannya untuk membuat korupsi yang dilakukan tidak diketahui,” ujarnya.
Boyamin menjelaskan, masyarakat tentunya akan dapat mengetahui mana pemimpin yang cenderung korup dan tidak. Dilihat apakah mereka saat kampanye memberikan uang dan sebagainya.
”Kalau dia memberi saat kampanye, jelas itu bagian dari penyebab korupsi,” tegasnya.
Bila ada mantan penegak hukum yang menjadi kepala daerah, tapi justru terlibat korupsi, tentu bukan hanya pemerintah daerah yang kena getahnya.
Mantan institusinya juga pasti terkenah getahnya. ”Semoga tidak ada jenderal yang korupsi saat jadi kepala daerah,” ujarnya. (idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pekan Depan Pendaftaran Paslon, Ada 2 Titik Kerawanan
Redaktur & Reporter : Soetomo