jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah jenderal TNI dan Polri diusung menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Serentak 2018.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Sarwi Chaniago menilai ada kegagalan sistem kaderisasi partai politik dengan mengusung para jenderal TNI Polri ini.
BACA JUGA: Golkar Tunda Penetapan SK Cagub Kaltim dan Jateng
Menurut dia, ada ketidakmampuan otoritas sipil untuk memerintah secara efektif.
Dia menilai ada tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik. Hal ini membuat kesan partai tak percaya diri mengusung kadernya sendiri.
BACA JUGA: Polri Tetap Sikat Jenderal yang Lakukan Pelanggaran Pilkada
"Ambisi bintang TNI Polri di Pilkada semakin menguat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi,” kata Pangi, Sabtu (6/1).
Pangi memaparkan Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin yang menyebutkan bahwa militer memiliki dua tugas.
BACA JUGA: Tolak Berpasangan dengan Kapolda, Kader Demokrat Dipolisikan
Pertama, pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara.
Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.
Namun sejak reformasi, Dwifungsi ABRI dicabut sehingga militer ditarik kembali ke barak.
Pangi menjelaskan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sangat jelas menyebutkan bahwa TNI tidak boleh terjun ke ranah politik praktis sebagai konsekuensi tentara profesional.
"Politiknya tentara itu yaitu Dwifungsi ABRI itu sendiri, mereka bisa berpolitik praktis itu sebuah fakta dan sejarah," jelasnya.
Pangi mengatakan, kini para jenderal turun kembali ke politik praktis.
Dia melihat ada fenomena split ticket voting yaitu parpol lebih menonjolkan kandidat atau figur dibandingkan dengan kader sendiri.
Lalu memprioritaskan figur eksternal atau melakukan ‘outsourcing’ politik dengan mengusung jenderal TNI dan Polri ketimbang kader dari rahim parpol itu sendiri.
Dia mengatakan akan jauh lebih baik partai politik memberikan boarding pass pada kadernya dibandingkan kader eksternal.
“Ini soal masa depan partai itu sendiri, wajar kemudian menguat fenomena deparpolisasi karena ulah partai itu sendiri yang tak menghormati kadernya,” jelas direktur eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting ini.
Dia menambahkan, ada konsekuensi logis dari keputusan mengambil atau mengusung calon kepala daerah yang bukan kader partai.
Pertama, tentu lebih sangat sulit mengontrol dan mengawasi kepala daerah eksternal yang bukan kadernya dibandingkan kader partai.
Kedua, tentu lebih besar potensi kutu loncat atau lompat pagar kader eksternal.
Di saat citra institusi TNI sentimennya positif sebagai lembaga yang paling dipercaya publik, parpol mengambil momentum tersebut mengusung jenderal aktif maupun yang sudah purnawirawan.
Kelebihan pemimpin dari TNI dan Polri karena sosok ketegasan dan soal kedisiplinan. Namun pada saat yang sama ada kelemahan yaitu karakter pemimpin garis komando.
Lalu muncul persoalan bagaimana mereka menyesuaikan dengan ritme tata cara kerja sipil, kepemimpinan latar belakang sipil dengan pola kerja garis putus putus, egaliter dan berbasis konsensus.
Dia menambahkan demokrasi memberi peluang bagi setiap warga negara untuk ikut berkontestasi.
"Saya tidak memperkarakan purnawirawan atau TNI dan Polri yang sudah pensiun karena mereka adalah warga negara biasa dan punya hak memilih dan dipilih. Namun yang jadi soal adalah TNI dan Polri masih aktif," katanya.
Menurutnya, mereka belum wajib pensiun. Sebab, mereka belum terdaftar sebagai pasangan calon.
Namun, mereka sudah berselancar dengan melakukan manuver politik dan curi start kampanye terselubung dengan memakai seragam prajurit.
"Yang tak boleh adalah menggunakan jejaring institusi militernya untuk dijadikan sebagai komoditas politik pemenangan,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Irjen Paulus Waterpauw Batal Maju di Pilkada 2018
Redaktur & Reporter : Boy