Diragukan, Kemampuan Pemkab Karo Tangani Bencana Sinabung

Jumat, 26 Juni 2015 – 04:50 WIB
Anton Sihombing. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Lagi, anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III, Anton Sihombing, menyoroti kinerja pemerintah dalam menangani bencana letusan Gunung Sinabung. Untuk kesekian kalinya, politikus Partai Golkar itu mendesak agar pemerintah segera menetapkannya sebagai bencana nasional.

"Kalau bencana nasional, penanganannya itu cepat. Kalau sekarang, apalah kemampuan Pemkab Karo, Pemprov Sumut. Pemerintah harus tegas," ujar Anton kepada JPNN kemarin (25/6).

BACA JUGA: Pria Ini Ngaku jadi Bandar Togel untuk Biaya Ramadan, Masa Sih?

Anton mengatakan, erupsi Gunung Sinabung ini sudah berlarut-larut, dan tidak bisa diprediksi sampai kapan akan terus-terusan seperti ini. "Sampai berapa tahun akan erupsi terus seperti sekarang ini, kita tidak tahu," ucapnya.

Menurutnya, masalah penanganan pengungsi korban erupsi Sinabung saat ini juga sudah menjadi bahan pembicaraan di level internasional. "Kalau penanganannya tidak rapi, bikin malu kita di mata internasional," cetus pria yang duduk di Komisi IV DPR itu.

BACA JUGA: Astaga..Siang Bolong di Bulan Puasa, Pasangan Kepergok Bercinta di Dekat Madrasah

Dia mengatakan, akan terus mendesak pemerintah agar segera menetapkan bencana Sinabung sebagai bencana nasional. Dia berjanji akan melakukan kepada para rekannya di Senayan, agar punya sikap yang sama dengan dirinya. "Dulu sudah saya lakukan, tapi karena sekarang banyak anggota baru (hasil pileg 2014, red), saya harus mulai dari awal lagi," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPR Martin Hutabaratmenilai pemerintah dinilai tidak serius menangani para pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.

BACA JUGA: Suhu di Aceh Rata-Rata 36 Derajat Celcius Selama Ramadan, Sabar yaa...

"Ini malapetaka sudah lama terjadi, tapi pemerintah masih gamang terus," ujar anggota DPR dari dapil yang mencakup Tanah Karo, Martin Hutabarat.

Kegamangan pemerintah, lanjut Martin, terlihat dari lambatnya proses relokasi. Mestinya, relokasi sudah dilakukan sejak awal, secara cepat, sehingga tidak menumpuk seperti sekarang ini. (sam/jpnn)

 

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Kota Ini, Bagi-Bagi Takjil Harus Izin Polisi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler