Direvisi, Anggaran ATK Termasuk Lem Aibon Rp 22 Miliar

Jumat, 01 November 2019 – 08:33 WIB
Kasubag TU Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Sudarman yang menginput usulan lem aibon dengan anggaran Rp82,8 miliar, di Balai Kota DKI jakarta, Rabu (30/10/2019). Foto: ANTARA/Livia Kristianti

jpnn.com, JAKARTA - Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat menjelaskan soal anggaran pengadaan lem aibon Rp82,8 miliar dan bolpoin sebesar Rp124 miliar pada rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020. Syaefulloh mengatakan, anggaran dimaksud telah disesuaikan alias direvisi.

"Anggaran itu telah disesuaikan. Disdik terus berupaya memastikan agar anggaran efektif dan efisien dengan terus menyisir anggaran, tapi perlu waktu karena libatkan 2.100 sekolah, ini enggak mudah dan enggak cepat tapi kami tetap akan lakukan dan wujudkan transparansi itu," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat di DPRD Jakarta, Kamis (31/11).

BACA JUGA: Pengakuan Sudarman si Penulis Usulan Anggaran Lem Aibon Rp82,8 Miliar

Dia menjelaskan bahwa anggaran-anggaran yang viral tersebut merupakan anggaran komponen sementara sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan.

Dijelaskan, anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat adalah anggaran Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP) bagi satu siswa senilai Rp150 ribu yang dikalikan jumlah murid untuk 12 bulan.

BACA JUGA: Heboh Lem Aibon: Ini Beda Ahok dan Anies soal Penganggaran di Pemprov DKI Jakarta

"Waktu itu ditulis demikian karena terbatas oleh waktu penyusunan yang hanya tiga hari, sementara komponen yang dibutuhkan sekolah belum ada," ujar dia.

Syaefulloh mengatakan saat ini dana-dana janggal yang sementara tersebut telah tergantikan oleh kebutuhan riil dari sekolah-sekolah.

BACA JUGA: Heboh Lem Aibon, Politikus Gerindra Sebut Anies Kurang Bijak dan Lamban

"Misalkan belanja air, alat kebersihan, alat laboratorium, belanja alat listrik, alat rumah tangga, bahan peraga, internet, makan minum, AC, CCTV dan sebagainya. Seluruh Alat Tulis Kantor yang di dalamnya kemungkinan termasuk lem itu hanya Rp22 miliar untuk Jakarta Barat ya. Sudah disesuaikan," ucapnya.

Dipaparkan, setelah dilakukan penyisiran anggaran yang tidak terlalu mendesak, posisi belanja langsung Dinas Pendidikan DKI sekitar Rp8,9 triliun, belanja dana hibah (bantuan sekolah swasta, PAUD) sekitar Rp5 triliun dan belanja tidak langsung sekitar Rp9 triliun.

"Total yang diajukan Rp23 triliun, terdiri dari belanja langsung, dana hibah serta belanja tidak langsung yang lebih banyak dialokasikan untuk rehabilitasi 86 sekolah. Namun pembahasan ini belum selesai sesuai arahan gubernur kami terus lakukan penyisiran," katanya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem Aibon senilai Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan. (antara/jpnn)

 


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler