jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem e-budgeting warisan gubernur sebelumnya, terkait usulan anggaran pembelian lem aibon, menuai sorotan.
Politikus Partai Gerindra yang juga Wakil Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai Gubernur Anies Baswedan kurang bijak.
BACA JUGA: Soal Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, Menteri Muhadjir Berkomentar Begini
"Kurang bijak, kita kan ingin katakan kalau ada kesalahan ya itu tanggung jawab pimpinan. Kalau memang ada kurang baik di masa lampau kita harus perbaiki," kata Inggard di Balai Kota Jakarta saat ditemui wartawan, Kamis (31/10).
Inggard Joshua mengatakan, langkah Anies yang baru akan membentuk sistem baru untuk e-budgeting 2021 termasuk lamban mengingat Anies memiliki TGUPP yang berjumlah sekitar 70 orang.
BACA JUGA: Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Itu Untuk 37.500 Orang Selama 12 Bulan
"Harusnya dari awal waktu melihat (e-budgeting) ini tidak pas ya tanya sama mereka dong. Bikin sistem yang bagus," kata Ingard.
Ingard mengatakan, jika Anies berhasil membuat sistem yang baik maka DPRD DKI sebagai legislatif akan mendukung sistem baru itu.
BACA JUGA: Heboh Anggaran Lem Aibon Pemprov DKI, Begini Respons Mendagri Tito Karnavian
Sistem e-budgeting yang saat ini digunakan untuk merancang anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA PPAS) sudah digunakan sejak masa Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2012.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.
"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Anies mengatakan, jika pengecekannya adalah dengan sistem manual, pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa.
"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," kata Anies.
Anies mengaku dirinya berupaya untuk memperbaiki sistem tersebut agar tidak terulang kepada gubernur selanjutnya, sehingga proses penganggaran di Pemprov DKI Jakarta bisa berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo