jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menanggapi kabar potensi hilangnya 200 juta data kependudukan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim sebelumnya menyebut hampir 200 juta data kependudukan terancam hilang akibat perangkat keras berupa ratusan server yang dikelola data center Dukcapil dinilai sudah berusia terlalu tua.
BACA JUGA: Cegah Korupsi, Kemendagri Gandeng KPK dan BPKP
Zudan menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) menggunakan fasilitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.
Database yang dihasilkan SIAK Terpusat dikelola oleh Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan oleh 4.962 lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil.
BACA JUGA: Kemendagri Sebut Situasi Covid-19 di Luar Jawa dan Bali Mulai Menghijau
"Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage, dan perangkat pendukung yang memadai," kata Zudan dalam keterangannya pada Kamis (14/4).
Dia membenarkan informasi usia perangkat keras yang sudah melebihi 10 tahun dan masa garansinya telah habis.
BACA JUGA: CPNS 2022: Penempatan Lulusan Sekolah Kedinasan di 3 Kementerian Ini akan Diacak
Menurut dia, spare part perangkat tersebut juga sudah tidak diproduksi lagi sehingga server perlu diremajakan agar pelayanan publik lebih baik.
Peremajaan juga diperlukan untuk menjaga Pemilu dan Pilkada 2024 bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih.
Namun, Zudan mengatakan belum ada peremajaan dan penambahan perangkat baru karena saat ini anggarannya belum tersedia.
"Saat ini, sebanyak 273 juta data penduduk terjaga baik, aman, sudah ada back up data di DRC Batam dan storage-nya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi," ujar Zudan. (mcr9/fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembangunan di Banten Baik, tetapi Kemiskinan Ekstrem Perlu Diperhatikan
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Dea Hardianingsih