jpnn.com - JAKARTA – Menteri Kuangan Bambang Brodjonegoro mengklaim memiliki data lebih banyak dibanding Panama Papers, terkait pihak-pihak yang diduga melakukan penghindaran pajak.
Bambang mengakui, sejumlah nama dalam daftar Panama Papers tersebut sesuai dengan data DJP.
BACA JUGA: Info Penting Bagi yang Hobi Cek Saldo
"Kita periksa, tapi kita punya data sendiri. Panama papers atau apapun namanya itu kita pakai sebagai referensi tambahan. Yang pasti data kita lebih banyak dong," ujarnya, kemarin.
Bambang melanjutkan, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait nama-nama tersebut. Dalam dokumen tersebut, modus penghindaran pajak yang digunakan adalah dengan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle (SPV) di negara-negara surga pajak seperti Panama.
BACA JUGA: PAN Dukung Pembahasan Tax Amnesty, Ada Syaratnya
Tapi hal tersebut tersebut adalah praktik bisnis internasional yang biasa dilakukan di seluruh dunia.
"Jadi harus kita lihat dulu apakah transaksi tersebut berimplikasi pada pembayaran pajak yang tidak sesuai. Jadi SPV-nya tidak salah, yang penting transparan, laporannya jelas, termasuk otoritas pajak yang digunakan benar," urainya.
BACA JUGA: Omongan Politikus Ini Diduga Pesanan Importir Gula
Sementara itu, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan bahwa pihaknya justru sudah mempunyai data lebih dulu dari otoritas pajak resmi di negara-negara anggota G20 dibanding Panama Papers. Dari data tersebut, ada nama yang sama dan tidak.
"Itu (Panama Papers) kan cuma nama, saya punya nama dan akunnya. Data saya lebih banyak, pokoknya lengkap lah. Tap[i memang ada yang mirip. Namanya bisa mirip, bisa tidak. Ini masih kita teliti dan saya belum bisa menyebutkannya,"tambah Ken. (ken/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha Batu Bara Terancam Banyak yang Kolaps
Redaktur : Tim Redaksi