jpnn.com, JAKARTA - Direktur jenderal (Dirjen) Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani kembali menyampaikan sikap pemerintah dalam penuntasan honorer melalui pengangkatan PPPK.
Menurut Dirjen Nunuk, ada lima rekomendasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam upaya penuntasan pengangkatan ASN PPPK guru, yaitu:
BACA JUGA: Dirjen Nunuk Ungkap 5 Rekomendasi Penuntasan Pengangkatan PPPK Guru, Ada P1, Gubernur Merespons
1. Tetap mengupayakan penuntasan lulus PG 2021 (P1)
Dirjen Nunuk mengungkapkan dari 14.070 P1 yang terakomodasi formasinya pada usulan 2024 sebanyak 11.437, masih tersisa 2.633.
BACA JUGA: Di Hadapan Dirjen Nunuk, Guru PPPK &Â Penggerak Minta Merdeka Belajar Dilanjutkan
"Total instansi yang masih belum menuntaskan P1 ada 30 instansi," kata Dirjen Nunuk saat memaparkan capaian kinerja GTK dalam kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu pada 15-16 Agustus.
2. Perkembangan formasi PPPK pengawas sekolah
BACA JUGA: Dirjen Nunuk Sebut Model Rekrutmen Guru PPPK, Syarat PPG, Honorer Tenang Saja
Menurut Dirjen Nunuk, dibutuhkan 22.531 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah.
Nah, tahun ini hanya mengisi 18.729 formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda.
3. Mengutamakan formasi bagi tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah)
"Formasi tenaga administrasi sekolah (TAS) masuk dalam usulan formasi PPPK teknis, " ucapnya.
4. Pengadaan guru tahun 2024 hanya melalui mekanisme PPPK
Dia menyebutkan terdapat 77 instansi yang mengusulkan CPNS dengan total usulan 11.270. Oleh karena itu, perlu mengubah usulan dari CPNS menjadi PPPK.
5. Tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG Kemendikbudristek
"Terdapat 179 instansi yang jumlahnya melebihi non-ASN yang ada, karena itu pengangkatan PPPK guru acuannya adalah Dapodik dan database lulusan PPG, " ucapnya.
Dirjen Nunuk menegaskan untuk penyelesaian pengangkatan PPPK guru ini dibutuhkan dukungan pemda. Kemendikbudristek sudah memberikan usulan rekomendasi, selanjutnya pemda yang melaksanakannya.
Merespons hal tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan mendukung upaya Kemendikbudristek untuk menuntaskan pengangkatan PPPK guru. Namun, semuanya tergantung pada kemampuan masing-masing daerah.
Gubernur Rohidin mengatakan dua minggu lalu, baru saja memberikan SK untuk sekitar 500 guru P1 yang diangkat dengan formasi PPPK. Itu formasi 2022-2023 yang lalu.
"Alhamdulillah, mereka sudah ditempatkan di tempat tugas masing-masing, sesuai dengan bidang ilmunya," terangnya.
Rohidin melihat para guru P1 ini sangat bersyukur dengan adanya formasi PPPK itu. Mereka siap untuk menjalankan tugas di tempat tugas masing-masing.
Namun, kata Rohidin, masih ada hampir 2 ribuan guru yang masih berstatus guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT) atau pun honorer.
Menurut dia, GTT/PTT ini berharap ke depan akan kembali ada formasi PPP, sehingga nanti sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada lagi istilah GTT, PTT maupun honorer. Semua mereka bisa masuk dalam formasi PPPK atau masuk PNS itu.
"Nah, prinsip saya sebagai pembina kepegawaian, kami selalu mengusulkan formulasi agar secara bertahap teman-teman yang sudah melakukan pengabdian yang begitu baik di dunia pendidikan ini, secara bertahap bisa diangkat PPPK," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad