"Apakah sikap defensif itu efek dari campur-tangan penguasa untuk menjegal kasus pajak ini masuk ke ranah hukum atau memang pejabat terkait ingin mengamankan posisinya, atau dua-duanya? Itulah yang akan di dalam oleh Panja Pajak Komisi III DPR," kata Bukhori, di Jakarta, Selasa (3/5).
Menurut Bukhori, hingga saat ini, Fuad Rahmany belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kasus perusahaan milik anggota kabinet ini meski tekanan publik sudah sangat kuat
BACA JUGA: Trimegah Bidik Posisi Lima Besar
"Saya tidak yakin pihak Ditjen Pajak akan maksimal melakukan investigasinyaBACA JUGA: DPR Curigai Pemerintah Lebih Bela Asing
Kenapa saya pesimis? Karena kasusnya melibatkan kepentingan Istana,” ujar politisi Fraksi PKS itu.Faktor kedekatan pemilik perusahaan itu dengan kepala negara, dinilainya menjadi unsur kuat yang menyebabkan kasus ini akan mandeg
BACA JUGA: Cabe dan Beras Murah, April Deflasi
Apalagi hanya sekedar hasil investigasi sebuah lembaga yang notabene menjadi bagian dari pemerintah, ujar Buchori.“Upaya penjegalan dan mempetieskan kasus ini bukan sekadar dugaanIni mendekati faktaDan memang, di Ditjen Pajak itu sarangnya mafia kasus pajakIni faktaBuktinya sudah cukup banyakSelain itu, anggapan pemerintah melindungi penjahat pajak itu bukan isapan jempolSudah terbukti dengan gagalnya hak angket mafia pajak kemarin,” tegas Bukhori.
Jika hasil investigasi kasus pajak di PT Ancora Mining Service, antiklimaks dan ada indikasi rekayasa, maka pihaknya akan mendesak Komisi III memanggil Dirjen Pajak“Kami tidak akan tinggal diamMelalui Panja, meskipun kewenangannya terbatas, kami akan panggil Dirjen PajakWalaupun itu harus menyeret pejabat tinggi dan bersinggungan dengan kekuasaanHal ini kami lakukan justru untuk menyelamatkan kredibilitas pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan, pihaknya sangat mendukung jika Ditjen Pajak berani mengambil langkah tegas dan transparanSejak awal, sikap fraksinya sangat jelas tidak memberikan ruang bagi para pengambil kebijakan untuk berbuat salah.
“Kami ultimatum agar Ditjen Pajak tidak main-main dengan penanganan kasus perusahaan milik Gita Irawan WirjawanBagi kami, justru perusahaan-perusahaan besar yang terkena kasus pajak mestinya harus jadi sasaran utama untuk dibidik oleh Ditjen PajakBila terjadi, percuma saja Dirjen Pajak Fuad Rachmany duduk di kursi DirjenKalau tidak ada gebrakan dan keberanian, percuma dia duduk berlama-lama di situ,” ujar Didi.
Didi menegaskan, pihaknya tentu tidak ragu mendesak pemerintah dan atasan Dirjen Pajak untuk mengambil langkah tegas"Kalau ada yang bermain-main di Ditjen Pajak, beri sanksi yang seberat-beratnyaTidak boleh dikasih sanksi ringanIni urusan keuangan negara," tukas Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini.
Walaupun demikian, Didi mengajak semua pihak untuk tidak buru-buru menyimpulkan hal yang negatif telah terjadiSetiap keputusan yang diambil tentunya akan dilandasi oleh alasan dan bukti yang kuat.
“Saya masih percaya Dirjen Pajak akan tetap profesionalRekam jejaknya selama ini cukup baikSaya berharap dia mau tegas dan tidak pandang buluBerani ungkap kasus pajak tanpa melihat siapa yang terlibat di situSaya masih punya harapan karena ketika memimpin Bapepam-LK, beliau dikenal sebagai sosok yang tegasBahkan, perusahaan itu milik anggota kabinet ini pernah dijatuhi sanksi denda oleh lembaga itu di masa kepemimpinannya,” pungkas Didi.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjualan Elektronika Turun Lima Persen
Redaktur : Tim Redaksi