DPR Curigai Pemerintah Lebih Bela Asing

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Effendi MS Simbolon mempertanyakan niat pemerintah membeli 7 persen sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT)Jika langkah itu terjadi, maka upaya menguasai saham mayoritas bagi pemerintah akan gagal.

Effendi Simbolon menduga rencana pembelian oleh pemerintah sebagai upaya memecah-belah mayoritas saham

BACA JUGA: Cabe dan Beras Murah, April Deflasi

Melalui strategi ini maka kepentingan asinglah yang dibela“Saya pertanyakan niat Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Agus Martowardoyo

BACA JUGA: Penjualan Elektronika Turun Lima Persen

Apa kepentingannya mengambil tujuh persen saham NNT,” tegas Effendi MS Simbolon kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (3/5).

Menurut dia, pihaknya sejak 10 tahun lalu megikuti dan mengawal terus proses divestasi saham NNT iniDan divestasi yang disepakati itu merupakan hasil kerja keras menuntut ke arbitrase internasional.

“Setelah tuntutan berhasil, malah mau dipecah-pecah

BACA JUGA: API Tawarkan Investasi Tekstil

Niat itu (memecah-pecah) untuk apa? Kalo mau, ambil semua 31 persen dan 20 persen milik Jusuf MerukJadi kita bisa mayoritas menguasai dan mengendalikan NNT," saran politisi senior PDI Perjuangan itu.

Lebih jauh tegaskan, proses divestasi itu seperti mandatory, dan ini kita upayakan dengan seriusoleh karena itu setelah kita dapatkan harusnya untuk kepentingan bangsa, negara dan kesejaheraan rakyatBukan untuk kepentingan pihak-pihak lain, misalnya kepentingan asing.

Keputusan arbitrase memerintahkan NNT harus menyerahkan 31 persen ke Indonesia dalam rentang 10 tahun, itu artinya antara pemerintah pusat dan daerah samaMestinya pemerintah pusat menyerahkan ke pemerintah daerah seluruhnya, bukan mengambil yang 7 persen.

“Kalau mau ambil sisa 7 persen, kenapa tidak ambil semua dan kenapa pemerintah pusat tidak mengajak pemerintah daerah untuk berunding? Padahal sebelumnya pernah berjanji untuk menyerahkan seluruhnya pada daerahJadi, ada apa ini?” tanya dia.

Lebih lanjut, politisi PDI-P itu menyarankan Presiden Yudoyono harus turun tangan dan menjelaskan apa yang dilakukan Menteri Keuangan, karena dampaknya kita akan kalah dan mayoritas saham nantinya akan dimiliki NNT“Jadi, usaha untuk menguasai saham mayoitas dan manajemen NNT akan gagal.”

Kepada Kementerian ESDM, selaku pemegang kuasa pertambangan harus berperan dan bukan sebaliknya berusaha cuci tangan.

“Kita harus menyadarkan pemerintah untuk mneyerahkan saja sisa saham pada daerahBahwa jika diserahkan pada daerah akan ada pengusaha nasional yang bergabung, itu konsekuensi, tapi mayoritas bisa kita kuasai,” katanya. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Impor Catat Rekor Baru