jpnn.com - BALI - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menghadiri Rapat Koordinasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepala Daerah dalam Mewujudukan Netralitas ASN pada Pemilu 2024, di Bali, Selasa (27/9).
"Hari ini saya mewaili Bapak Mendagri Prof. M. Tito Karnavian yang bertugas dinas ke luar negeri, untuk menghadiri kegiatan Bawaslu dalam rangka sinergi mewujudkan netralitas ASN," ujar Bahtiar kepada wartawan sesuai menghadiri rakor tersebut.
BACA JUGA: Sylviana Murni Singgung Pj Gubernur DKI: Bang Bahtiar, Siap-Siap Ya
Bahtiar menjelaskan bahwa UU Aparatur Sipil Negara (ASN) menempatkan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah.
Birokrat bergelar doktor itu mengatakan dalam mewujudkan netralitas ASN diperlukan sinergitas kepala daerah dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk kemendagri.
BACA JUGA: 7 Tokoh & Pengamat Sebut Bahtiar Paling Pas jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
"Bagaimana menghadirkan Pemilu yang jujur, adil, maka pekerjaan Bawaslu tidaklah mudah, khususnya dalam netralitas ASN ini harus dilakukan bersama, Kemendagri ini mendukung Bawaslu memastikan kepala daerah mematuhi aturan ini," kata Bahtiar.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan ASN menganut asas netralitas.
BACA JUGA: Pendataan Non-ASN Dibelit Masalah Rumit, Oh Slip Gaji Honorer
ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, serta tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.
"Saya kira ini inovasi bagus dari Bawaslu, ada pakta integritas karena kita tahu Bawaslu tidak punya tangan yang cukup karena teman-teman ASN, KPU, masyarakat, semua kontestasn juga semuanya diawasi Bawaslu," kata Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) itu.
Bahtiar yang juga kandidat kuat Pj Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dengan netralitas ASN diharapkan penyelenggaraan Pemilu memenuhi asas jujur dan adil sehingga hasilnya bisa dipercaya dan diterima oleh masyarakat dan dunia.
"Kita boleh membuat kriteria macam-macam soal Pemilu, tetapi intinya menghadirkan kepercayaan publik, masyarakat kita percaya, masyarakat dunia internasional percaya, apakah Pemilu di Indonesia berlangsung luber jurdil.”
“Untuk melangsungkan ini maka seluruh aktor yang berkaitan dengan kepemiluan harus menjada integritas. Pembinaan ASN ini di luar kewenangan penyelenggara Pemilu, tettapi menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas kontestasi dalam pemilu dan pilkada" pungkas Bahtiar. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu