jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkomitmen menghadirkan Pemilu 2024 yang sehat sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip pemilihan umum yang baik.
Demikian dikatakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Pol & PUM) Kemendagri Bahtiar saat membuka webinar, bertajuk “Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024”, Rabu (25/1).
BACA JUGA: Ketum MIPI Bahtiar: Ada 18 Parpol Peserta Pemilu 2024, Tanda-tanda Baik
Bahtiar berpesan kepada semua pihak agar bijak menghadapi berbagai tantangan yang ada, salah satunya terhadap adanya teknologi algoritma.
Menurutnya, teknologi tersebut dinilai mampu memberikan kemudahan, tetapi juga kerugian bagi manusia.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Bahtiar: Mari, Hadirkan Pemilu yang Menyenangkan & Damai
“Jadi teknologi algoritma ini memiliki dua mata, mata baik dan mata kurang baik. Jadi algoritma ini bisa memaksa menciptakan kebenaran-kebenaran, memaksa orang menerima kebenaran apabila kita tidak mampu memahami teknologi dengan baik,” ujar Bahtiar.
Bahtiar mengatakan saat ini tantangan dalam menghadirkan pemilih cerdas lebih kompleks, terutama karena adanya dampak buruk teknologi algoritma. Untuk itu, dia mengimbau berbagai pihak untuk mewaspadai dan bekerja ekstra untuk mengatasi hal tersebut.
BACA JUGA: Indeks Kerawanan Pemilu 2024: Daerah ini Perlu Mendapat Perhatian Serius
“Oleh karenanya, mengedukasi masyarakat hari ini memiliki tantangan tersendiri, berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya,” katanya.
Peran Ormas dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024
Bahtiar menjelaskan, dengan jumlah penduduk di Indonesia saat ini yang demikian besar, dibutuhkan peran berbagai pihak untuk menyosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pemilu agar dapat sampai kepada masyarakat.
Menurutnya, peran organisasi kemasyarakatan (ormas) strategis dalam mengimplementasikan upaya tersebut.
“Salah satu cara untuk berkomunikasi (menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu) kepada masyarakat, ya melalui saluran-saluran dari masyarakat itu sendiri (melibatkan ormas, red),” terangnya.
Dia menyebutkan, Apalagi diketahui jumlah ormas di Indonesia terbilang cukup banyak, yaitu lebih dari 500 ribu ormas.
Potensi tersebut diyakini akan mampu membantu penyelenggara Pemilu dalam melakukan sosialisasi secara lebih efektif.
Bahtiar juga menyebutkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 lebih dari 81 persen.
Angka itu terbilang meningkat dari Pemilu tahun 2014. Dirinya berharap, ke depan capaian tersebut juga dapat terlampaui. Tentunya, bukan semata karena mobilisasi, tetapi diharapkan lebih karena faktor pemilih yang makin cerdas dan Pemilu yang kian berkualitas.
“Bagaimana orang-orang, warga kita yang semakin maju demokrasi ini memilih berdasarkan pilihan-pilihan yang objektif, rasional, tentu bertujuan untuk kemajuan kebangsaan dan pembangunan negara kita ke depan,” ujar Bahtiar.
Di acara yang sama, Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ditjen Pol & PUM Kemendagri Risnandar Mahiwa mengatakan, peran ormas dalam penyelenggaraan Pemilu sangat penting.
Dia mengimbau agar jajaran ormas dapat menyiapkan kader-kader pemimpin, baik sebagai penyelenggara maupun peserta Pemilu.
Selain itu, dia juga meminta agar ormas berperan aktif menjadi penyeimbang dan penenang ketika terjadi gesekan di lingkungan masyarakat.
Webinar kali ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, di antaranya Komisioner KPU RI Mochammad Afiffuddin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf, Tenaga Profesional Bidang Strategi Lemhanas RI Komjen Pol (Purn) Heru Winarko, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu