jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswoutomo membantah tudingan Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soerjajaya yang menyebut pihaknya melakukan penggelembungan dana atau markup sebesar Rp 53 miliar.
Kiswo menjamin bahwa apa yang dilakukan Adhi sudah sesuai dengan kesepakatan bersama dan atas rekomendasi audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2010 dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pada 2013.
BACA JUGA: Dahlan Lega Pergantian Direksi KAI tak Ada Kasak-kusuk
Karenanya Kiswo berusaha akan menyadarkan pihak Jakarta Monorail mengenai tudingan-tudingan markup itu. "Kalau mereka belum sadar, ya kita sadarkan, karena Adhi Karya itu kan harus taat pada peraturan, seperti UU BUMN, UU Tbk, UU Pasar modal," ujar Kiswo saat mengelar jumpa pers di kantornya, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (21/2).
Dijelaskan Kiswo bahwa kontrak kerja di tahun 2010, BPKP telah mengumumkan hasil audit mengenai proyek pembangunan tiang monorail sebesar Rp 130 miliar. Pada tahun 2013 keduanya telah sepakat untuk melakukan beberapa pertemuan dengan menujuk appraisal independen, yakni KJPP Amin Nirwan Alfiantori untuk melakukan audit ulang.
BACA JUGA: Dahlan Akan Lantik Direktur Baru PT KAI
Hasil penilai independen yang disepakati keduanya bahwa nilai konstruksi monorail per 31 Januari 2013, senilai Rp 193 miliar. Namun, setelah hasil audit itu keluar, kedua belah pihak kembali melakukan pertemuan. Di pertemuan itu Adhi Karya dan Jakarta Monorail sepakat pembayaran tiang monorail dan dokumen-dokumen pendukungnya sebesar Rp 190 miliar.
"Tapi pada bulan Oktober, JM (Jakarta Monorail) menawarkan akan membayar berdasarkan audit BPKP," terangnya.
BACA JUGA: Politisi PDIP Ingin Merpati Terbang Lagi
Adhi juga menilai bahwa tuduhan yang dialamatkan pada perseroan sangat keji. Pasalnya, Edward mengatakan Adhi Karya telah melakukan penggelembungan atau mark up harga tiang pancang pada proyek pembangunan monorail.
"BPKP kan sudah mengaudit dan jika tidak dipercaya ya jangan hidup di sini (Indonesia, red), auditor pemerintah Indonesia kan BPKP. Ini tuduhan keji bagi Adhi Karya," tukasnya.
Sebelumnya, Komisaris Utama PT Jakarta Monorail, Edward Soeryadjaja mengungkap mengapa selama ini masalah pembayaran tiang-tiang monorel milik PT. Adhi Karya belum juga selesai sampai saat ini.
"Kan dikatakan Rp 193 miliar. Kita oke-oke saja bayar segitu. Tapi dasar harus benar, dikatakan ada stasiun, pernah enggak lihat stasiun monorel? Enggak ada. Dalam penilaian mereka ada stasiun senilai 53 miliar. Itu enggak mungkin kami bayarkan. Jadi berarti ada penggelembungan," terang Edward di Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/2). (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembayaran Gaji Karyawan Merpati Belum Jelas
Redaktur : Tim Redaksi