jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Gatot M. Suwondo mengatakan, perlu banyak pertimbangan sebelum dilakukan merger BNI dengan PT Bank Mandiri Tbk.
Menurutnya, wacana yang digulirkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro iu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.
"Kita lihat dulu tujuannya ap." Kalau terkait dengan Qualified ASEAN Bank untuk MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), saya tekanan bahwa MEA itu bertujuan untuk kesejahteraan seluruh negara di ASEAN bersama-sama. Jadi bukan sebagai ajang bersaing mematikan satu sama lain. Di sana kelas berat, di sini kelas bulu. Ini sudah bukan masalah loss and return," ujarnya di Jakarta kemarin (18/2).
Selain itu, lanjut dia, BNI dan Madiri memiliki visi misi yang berbeda. "Kalau dihitung pro dan kontra, lebih banyak kontranya," tuturnya.
BACA JUGA: Menteri Desa Ikut Kejar Target 2 Persen Penduduk Wirausaha
Dia mengakui bahwa bila merger dilakukan dapat menciptakan bank dengan aset dan modal lebih besar. Bahkan, bila merger sukses berpotensi terjadi sinergi melalui cost economies, sehingga menciptakan penetrasi pasar baru yang saling melengkapi.
"Tapi kontranya itu lebih banyak. Keduanya punya cabang, punya anak perusahaan maupun strategic partner. Kalau merger kan pasti berubah nama, ini perlu jadi pertimbangan. Cabang-cabang kita yang ada di luar negeri lisensinya akan dicabut kalau berubah nama," urainya.
Di samping itu, apabila merger dilakukan sekalipun melibatkan empat bank besar di Indonesia, aset yang dihimpun masih belum bisa berada di atas Bank DBS asal Singapura. "Paling banter cuma bisa 10 besar di ASEAN," tuturnya.
Gatot menegaskan, tanpa alasan dan tujuan jelas, dia tetap menolak wacana merger BNI dan Mandiri. Bahkan, secara terus terang dia sempat marah saat wacana merger dikaitkan dengan posisinya sebagai Dirut. "Bank BUKU IV itu sudah siap bersaing. Sudah mampu kok masih diobok-obok. Lebih baik pemerintah memikirkan bank BUKU I atau BUKU II saja," tegasnya.
Bagaimana nasib karyawan? Gatot menguraikan, apabila merger jadi dilakukan, keputusan PHK akan dilakukan.
"PHK pasti ada, upaya efisiensi itu pasti ada. BNI karyawannya pride-nya tinggi. Ini sudah bukan masalah duit lagi. Mereka para karyawan pasti merasa ini bank bagus kok di-merger kenapa. Konsekuensinya pasti PHK. Dari situ direksi yang harus bertanggung jawab," katanya.
Sementara itu, soal rencana Ditjen Pajak yang akan menerapkan kebijakan yang memungkinkan melihat deposito nasabah, Gatot menyatakan hal itu berpotensi membuat dana nasabah kabur ke luar negeri.
BACA JUGA: BUMN Ini akan Gunakan PMN untuk Beli Sarana Trans Sumatera
"Itu kan ngeri. Takutnya deposan malah narik dana mereka. Kalau kebijakan itu dipaksakan terus, ada kemungkinan pada kabur," tuturnya.
Menurut dia, pemerintah semestinya tidak menerapkan kebijakan yang membuat nasabah ketakutan. Sebab, hal tersebut dianggap merugikan Indonesia. "Daripada nasabah kabur dan akhirnya taruh dana di Singapura," katanya.
Membuka data nasabah merupakan pelanggaran. Sebab, data-data nasabah bersifat rahasia dan tertutup. "Tolong ego sektoralnya dikesampingkan dulu. Buka data nasabah kan melanggar. Undang-Undangnya sudah ada kok dan sudah jelas," tegasnya. (dee/oki)
BACA JUGA: Pemerintah Kaji Merger Bank BUMN Syariah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Putuskan Bulan Ini Harga BBM Tetap
Redaktur : Tim Redaksi