jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mempersoalkan lelang rehabilitasi 119 sekolah di Jakarta yang dimenangkan PT Murni Konstruksi. Djarot meminta pemenang lelang dari luar Jakarta itu dicek ulang terkait kemampuan dan kewajaran harga penawarannya.
Namun, dua instansi terkait hasil lelang yang dibuat gaduh Djarot mengambil ancang-ancang melawan instruksi sang gubernur. Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Disdik DKI) memberi sinyal tak akan lakukan pengecekan. Begitu juga Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI (BPPBJ DKI).
Wakil Kepala Disdik DKI Bowo Irianto mengatakan, pihaknya menyerahkan kewenangan proses pelelangan ke BPPBJ. Menurut Bowo, semestinya seluruh tahapan sudah dilalui sesuai prosedur.
BACA JUGA: Perlu Regulasi Khusus untuk Kembangkan PAUD
"Terus mau bagaimana lagi ya," jelas Bowo ketika dihubungi wartawan, Kamis (24/8).
"Saya nggak tahu lah. Passion saya hanya rehab bisa segera dimulai. Pelaksananya kredibel, tanggung jawab dan punya hati. Kasihan sekolah, utamanya anak-anak," ujar Bowo.
BACA JUGA: Beli Pulsa dan Rokok Bisa, Masa Bayar Iuran Rusun Gak Mampu?
Makanya tak ada lagi alasan untuk menunda dan memperlama proses pengerjaan. Apalagi tenggat waktu pengerjaan 119 sekolah itu habis pada 15 Desember 2017.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Paket Lelang Rehab Berat Sekolah Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI (BPPBJ), Firman, mengatakan pihaknya sudah melakukan serangkaian pengecekan terhadap PT Murni Konstruksi.
BACA JUGA: Ini Tujuan Kunjungan Djarot ke Ibu Kota Rusia
Terkait kewajaran harga penawaran sementara dari perusahaan tersebut juga sudah dicek. Hasilnya amat wajar. Firman menjelaskan, di peraturan menteri pekerjaan umum No 31 tahun 2016, disebut harga dianggap tak wajar apabila penawarannya di bawah 80 persen nilai tender.
"Nah kalau kondisinya seperti itu kami harus meminta analisa harga satuan," jelas Firman ketika dihubungi
"Kita sudah cek semua kantor dan pemberi dukungannya. Kami sudah klarifikasi semuanya," ucap Firman.
Firman menjelaskan pihaknya sudah menghadirkan seluruh tenaga ahli PT Murni Konstruksi dan mengecek seluruh dokumennya Tapi PT Murni Konstruksi HPSnya tak berada di bawah angka 80 persen.
"Mereka itu 94 persen kok HPSnya dari nilai tender," jelas Firman.
Bahkan nilai HPS PT Murni Konstruksi lebih rendah Rp 3,5 milliar dari pesaing utamanya PT Multi Structure. PT Murni Konstruksi memberi HPS Rp 180 milliar sedangkan PT Multi Structure Rp 183,5 milliar. Belum lagi rekam jejak PT Murni Konstruksi juga amat baik.
Perusahaan itu pernah menangani proyek rehab sekolah di Bojonegoro dengan nilai tender Rp 108 milliar. Berbeda dengan PT Multi Structure yang justru kini sedang tersangkut masalah hukum terkait pembayaran atau pelunasan uang milliaran rupiah dengan rekanannya.
"Jadi amat layak PT Murni Konstruksi ini," ujar Firman.
Namun Firman tak mau menyalahkan Djarot atas kegaduhan yang terlanjur dibuat. "Mungkin Pak Gubernur belum dapat info karena ini kan perusahaan daerah. Saya yakin Pak Gubernur ingin agar proyek ini harus sukses sesuai yang diinginkan," ujar Firman. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Djarot: Trotoar Bukan untuk Jualan
Redaktur & Reporter : Adil