Distribusi Bantuan Gempa Paling Dikeluhkan

JAKARTA - Proses evakuasi selama 7 (tujuh) hari, yang terutama ditujukan untuk mencari dan menemukan korban selamat dari bencana gempa di Sumbar, secara resmi berakhir hari iniHal itu sebagaimana disampaikan oleh pihak Satkorlak Penanggulangan Bencana (PB) Sumbar, melalui Kepala Sekretariat Satkrolak Ade Edward, yang antara lain menyebutkan bahwa keputusan itu juga berdasarkan masukan dari sejumlah tim negara asing di bawah koordinasi United Nations.

Proses tanggap darurat bencana sendiri, disebutkan saat ini masih terus berlanjut, terutama memasuki fase pembersihan dan langkah-langkah lanjutan lainnya

BACA JUGA: KPK Jangan Lagi Ambil Jaksa dan Polisi

Namun sementara itu, sejumlah masalah terus mengemuka dalam pelaksanaan proses penanggulangan bencana di Sumbar tersebutMasalah muncul terutama berdasarkan keluhan sejumlah besar warga, khususnya dalam hal distribusi bantuan yang tidak merata atau bahkan belum sampai sama sekali.

Sebagaimana dikeluhkan Marwan dari Pariaman misalnya, Selasa (6/10), daerah kampung asalnya yang berada di kawasan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, masih bisa dikatakan belum menerima bantuan yang memadai

BACA JUGA: Disepakati, Pimpinan Munas Lima Orang

Pria yang kediamannya sendiri juga rusak berat tertimpa gempa ini, khususnya mengeluhkan perhatian tim penanggulangan bencana maupun relawan yang terutama terfokus di PadangPadang Pariaman dan daerah lainnya memang sudah disentuh katanya, namun masih relatif minim dan itupun belum benar-benar sampai ke pelosok.

"Bagaimana warga tak akan marah atau tak sabar jadinya, sehingga muncul aksi semacam 'penjarahan' bantuan itu

BACA JUGA: Munas Golkar Mulai Panas

Orang jelas-jelas sudah kelaparan dan kedinginan karena tak ada tempat berlindung, ya, akhirnya tentu berusaha mengambil apa yang adaJangan heran kalau menemukan muka-muka merah, geram dan tak sabaran, di jalan-jalan, terutama di pelosok yang belum dapat bantuan," katanya pula.

Secara terpisah, Anshri Syarif dari Padang pun menyampaikan keluhan yang kurang lebih samaIa yang memiliki banyak keluarga yang menjadi korban di Pariaman sana, malah mengaku sudah bolak-balik mencoba menghubungi bahkan mendatangi posko bantuan guna mendapatkan logistik bantuan, namun hasil yang diperolehnya nihilBelakangan, dirinya berupaya mengontak langsung para pemberi bantuan sembari menawarkan untuk bantu mengantarkan langsung barang-barang tersebut dengan kendaraannya, termasuk ke berbagai daerah di Pariaman.

Jalur birokrasi yang tidak gampang bahkan rada berbelit, disebut-sebut oleh banyak orang sebagai salah satu penyebab terhambatnya distribusi logistik bantuan tersebutSalah seorang warga Bukittinggi, Eva, bahkan menyebutkan bahwa ia mendengar salah satu syarat yang diminta untuk memastikan satu daerah atau kelompok warga itu butuh bantuan, adalah rekomendasi atau koordinasi langsung dengan RT/RW atau pejabat lurah (kepala desa) setempat.

"Ini kan ada-ada saja namanyaMasa dalam kondisi darurat begini, harus melalui birokrasi kayak ngurus KTP begitu? Iya kalau RT atau Lurah-nya kebetulan ada bersama wargaKalau ikut jadi korban dan sudah meninggal, atau kalau mereka mengungsi entah ke mana, bagaimana?" ungkapnya gemas(ito/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelantikan DPRD Sedot Rp 1,2 M