Pelantikan DPRD Sedot Rp 1,2 M

JAYAPURA -- Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) diajukan, dari semula direncanakan 15 Oktober menjadi 9 Oktober 2009Yang mengejutkan, pelantikan wakil rakyat di daerah kaya lantaran mendapatkan dana otonomi khusus yang jumlahnya cukup besar itu, memakan biaya Rp1,2 miliar

BACA JUGA: Hari Ini Pencarian Korban Dihentikan

Tepatnya, Rp 1.213.895.000, dengan rincian biaya pelantikan (upacara pengucapan sumpah/janji dan akomodasi) Rp 936.895.000 dan biaya pakaian resmi yang dikenakan 56 orang wakil rakyat pada saat pelantikan mencapai Rp 277.000.000.

Alokasi anggaran yang disediakan itu dijelaskan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Theopilus I Kere,BA melalui Kabag Keuangan DPRP Mariana Elias yang disampaikan Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggaran DPR Papua, Alfons Ongge,SE,MM, kemarinBesarnya anggaran yang dialokasikan itu jelas tergolong besar, setidaknya dibandingkan dengan anggaran untuk pelantikan 560 orang anggota DPR RI yang menelan biaya Rp11 miliar

BACA JUGA: Depkes Pastikan Vaksin Meningitis Halal

Masih berkaitan dengan acara pelantikan itu, Ketua DPRP DrsJohn Ibo, MM menjelaskan, kepastian pelantikan dilakukan 9 oktober setelah pihaknya berkoordinasi dengan Mendari Mardiyanto

BACA JUGA: Alamat Rekanan DPRD Ternyata Fiktif

"Memang rencana semula pelantikan 15 Oktober, namun setelah meminta pertimbangan Mendagri, Mendagri menghendaki supaya pelantikan tepat dilaksanakan 8 Oktober, kendati begitu pelantikan anggota DPR Papua dilakukan 9 Oktober ini," kata John Ibo.

Di tempat terpisah Ketua Komisi A Yance Kayame menambahkan, surat Depdagri yang menjadi dasar penetapan hari pelantikan adalah surat Nomor:161.91/2516/OTDA.  "Untuk itu, saya harapkan kepada anggota DPR Papua yang terpilih masa bhakti 2009-2014, supaya hadir pada 6 dan 7 Oktober untuk mengikuti gladi bersih dan mempersiapkan berbagai administrasi," kata Yance Kayame.

Hanya saja, Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny mengatakan, pengambilan sumpah janji anggota DPRP periode 2009-2014 yang telah direncanakan pada 9 Oktober itu kemungkinannya akan terlaksana pada tanggal 12-15 Oktober mendatangAlasannya, proses pengajuan dokumen berita acara dan verifikasi dokumen oleh KPU Pusat yang rencananya sudah satu minggu kemarin diajukan ke Mendagri akan diajukan kembaliHal ini dikarenakan menunggu adanya klarifikasi dari KPU Papua terhadap adanya laporan pengaduan para caleg yang merasa dirugikan ke kantor KPU Pusat

"Sehubungan pengaduan tersebut, kami pun telah menyelesaikannya sehingga kemungkinan pengambilan sumpah janji DPRP akan diundur hingga 12-15 Oktober mendatang," tandas Benny melalui handphonenya JPNN seusai rapat bersama KPU Pusat di Jakarta, tadi malamKarena itu, pihaknya mengharapkan agar semua pihak mau menerima dan sedikit bersabar atas proses SK di Depdagri yang sedang dalam proses dan proses verifikasi dokumen juga masih berlangsung.

Sementara, John Ibo menjelaskan, nantinya yang akan menjadi ketua DPRP nantinya anggota dewan dari Partai Golkar, lantaran partai berlambang beringin rindang itu meraih kursi terbanyak yakni 12 kursiSedang wakilnya dari Demokrat karena memperoleh 9 kursi dan PDIP juga wakil ketua karena memperoleh 6 kursi(lmn/ind/fud/sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPRD Bantu 20 Unit Genset