jpnn.com - MOJOKERTO – Setiap usai pilkada, selalu saja terjadi perombakan jabatan di pemda. Itu yang selama ini terjadi dan tampaknya masih terus terulang. Seperti yang akan dilakukan Bupati Mojokerjo terpilih, Mustofa Kamal Pasa (MKP).
Dia ia mengaku hanya membutuhkan waktu sehari setelah dilantik untuk evaluasi kinerja para PNS di sana, lalu menggelar perombakan pejabat.
BACA JUGA: Setneg Cari Hari yang Baik untuk Pelantikan Bupati/Walikota
Hal itu diungkapkan MKP usai menghadiri sidang paripurna istimewa bertajuk pengumuman hasil penetapan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto di gedung DPRD kemarin siang.
Menurutnya, di periode kedua menjabat ini, ia bakal fokus untuk menggenjot pembangunan insfrastruktur. Namun, sumber daya manusia (SDM) PNS di Pemkab Mojokerto masih belum sesuai harapan.
BACA JUGA: Total 139 Gugatan Pilkada Gugur
Ia pun memastikan bakal mengevaluasi kinerja seluruh pejabat. Itu pun tak perlu menunggu waktu yang panjang. ’’Evaluasi sehari itu sudah cukup. Langsung mutasi,’’ ujarnya saat ditanya apa program perdana yang digeber usai dilantik nanti.
MKP menuturkan, prestasi pembangunan infrastruktur di Pemkab Mojokerto selama lima tahun terakhir cukup memuaskan. Betonisasi sudah menjamah hampir seluruh jalan. Akan tetapi, digebernya pembangunan itu masih belum sesuai dengan target yang telah dipasang. ’’Saya belum puas. Karena masih banyak Silpa,’’ ungkap dia.
BACA JUGA: Pelantikan Bupati/Wali Kota di Istana Terganjal Undang-Undang
Faktor utama pengganjal pembangunan itu, ujar MKP, bukan disebabkan oleh anggaran yang minim. Melainkan SDM yang belum sesuai standar dirinya. ’’Makanya, perlu ada evaluasi,’’ papar MKP.
Ia mengaku sudah melakukan langkah-langkah evaluasi itu. Bagi dia, evaluasi untuk pejabat eselon II bukan persoalan pelik. Pasalnya selama lima tahun menjabat sudah mengetahui prestasi dan SDM pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto. ’’Saya sudah bisa mengukur. Kalau untuk yang baru-baru (menjabat), itu yang akan dievaluasi,’’ jelasnya.
MKP menegaskan, dirinya tak ingin ada sisa anggaran di pengujung tahun. Seperti yang terjadi di tahun 2015 lalu. Dari data perhitungan sementara, dana yang tersisa di kantor Kas Daerah mencapai Rp 300 miliar lebih. Itu karena banyaknya proyek yang kandas di tengah jalan. ’’Untuk itu, sudah saya persiapkan semuanya. Sesuai arahan Presiden Jokowi,’’ imbuh dia.
Dijelaskan MKP, Jokowi berulang-ulang menyebut jika penyerapan anggaran harus maksimal. Itu harus didukung oleh inovasi dan keberanian pegawai. MKP menegaskan, pasca dilantik nanti dirinya bakal menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan dan Kepolisian. ’’Dengan pendampingan ini, saya tidak ingin PNS ketakutan dalam mengerjakan infrastruktur,’’ jelasnya. (ron/abi/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DKPP Pecat Enam Pengawas Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi