jpnn.com - Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan mengatakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk pendidikan umum dan agama harus setara.
Hal itu disampaikan capres nomor urut 01 itu di acara Desak Anies di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (24/1).
BACA JUGA: Ini Permintaan Anies kepada Rakyat Indonesia, Jadilah Pemilih Rasional
Saat itu, peserta Desak Anies menyinggung soal profesi guru yang diperhatikan hanya yang terdaftar di daftar pokok pendidikan (dapodik), tetapi bagaimana dengan nasib pengajar di pesantren?
Eks Mendikbud RI itu menilai ada kebijakan tak setara antara sekolah negeri dengan swasta, pendidikan umum dengan agama, sehingga perlu kebijakan dengan prinsip kesetaraan.
BACA JUGA: SBY & Ibas Turun Gunung, Siap Menangkan Demokrat & Prabowo di Pemilu 2024
"Kita selama ini menyaksikan ada kebijakan yang tidak setara antara negeri dan swasta. Antara umum dan agama. Dan ini salah satu yang ingin kita koreksi, supaya pendidikan swasta sama majunya dengan pendidikan yang difasilitasi negara," kata Anies.
Kedua, kata Anies, pendidikan agama harus mendapat fasilitas setara dengan pendidikan umum.
BACA JUGA: Atikoh Berkisah soal Ganjar Kerap Menginap di Rumah Warga, Kebiasaan bukan Pencitraan
"Prinsip kesetaraan ini akan kita terapkan. Bahkan ada pola kebijakan yang menurut hemat kami, pondasi filosofinya tidak tepat. Contohnya guru sekolah swasta diangkat menjadi guru PPPK, maka dia berubah menjadi guru sekolah negeri," tuturnya.
Pertanyaannya, kata eks gubernur DKI Jakarta itu, memangnya murid sekolah swasta itu bukan WNI juga? Padahal, orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta juga pembayar pajak.
"Kenapa gurunya jadi harus dipindah? Kalau saya punya dua anak, satu di negeri, satu di swasta, kemudian (guru) yang di swasta itu, karena diangkat jadi pegawai negeri atau PPPK dipindahkan ke negeri, terus anak saya dididik sama siapa?” tanya Anies.
Menurut Anies, masalah ini sederhana sekali. Prinsipnya, kebijakan yang dibuat harus memajukan pendidikan dan mencerdaskan setiap anak bangsa.
"Bukan memajukan pendidikan negeri dan mencerdaskan anak di sekolah negeri. Kita harus ubah filosofi itu, sehingga kesetaraan menjadi prinsip yang dilaksanakan. Termasuk untuk pendidikan agama," terangnya.
Anies menyebut pemerintah justru harus berterima kasih kepada swasta, pengelola pondok pesantren, dan lembaga pendidikan agama lainnya.
"Kalau tidak ada mereka, negara ini belum bisa mendidik setiap anak bangsa. Tidak cukup bangkunya," ucap Anies.(*/jpnn.com)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam