jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Varhan Abdul Aziz mengapresiasi sikap responsif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sumatera Selatan (Sumsel).
Kedua daerah ini diketahui akan segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan, setelah sebelumnya masuk 19 provinsi yang ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, karena realisasi anggaran penanganan COVID-19 rendah.
BACA JUGA: Keren Nih, Saran dari Bamsoet Untuk Mempercepat Vaksinasi COVID-19 Nasional
“DPP KNPI menyatakan salut dan apresiatif. Pemprov Sulsel dan Sumsel menjadikan kondisi akibat pandemi sebagai prioritas,” ujar Varhan melalui pernyataan pers tertulis, Senin (19/7).
Varhan memuji pemprov dua provinsi ini, karena teguran dari Mendagri Tito Karnavian baru dilayangkan Jumat (16/7) lalu.
BACA JUGA: Kabar Gembira, BKN Memperpanjang Masa Pendaftaran Seleksi CASN
Pemprov kedua provinsi kemudian menyatakan siap mencairkan anggaran bagi penanganan COVID-19 pada Senin (19/7).
Varhan secara khusus juga menyatakan sangat respek pada langkah Mendagri Tito Karnavian memberikan peringatan tertulis pada sejumlah kepala daerah, terkait anggaran penanganan COVID-19.
BACA JUGA: Tito Tegur Kada, Insentif Bagi Nakes di Daerah ini Segera Cair
Bagi Varhan, cara itu adalah tindakan kontrol yang menunjukkan adanya fokus, kendali dan kinerja yang terukur.
“Kami juga menghargai sikap responsif beberapa pemprov. Kami berharap para gubernur, terutama yang termasuk dalam 19 Pemprov yang ditegur, segera merespons teguran Kemdagri.
"Bila dana COVID-19 cair tentu rakyat pun akan sangat senang dan berterima kasih,” katanya.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menyatakan kekecewaan mendalam dan langsung memberikan peringatan tertulis kepada 19 pemerintah provinsi yang realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan insentif tenaga kesehatannya rendah.
“Padahal, jarang sekali, bahkan tak pernah kami memberikan peringatan tertulis,” ucap Tito.
“Bisa saja (kepala daerah) tidak tahu karena masalah anggaran ini kadang-kadang yang lebih paham adalah Bappeda atau Badan Keuangannya, BPKAD."
"Sementara kepala daerah kadang-kadang (kami berapa kali ke daerah) banyak yang tidak tahu posisi saldonya seperti apa," kata Tito.(gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang