jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Bina Keuda Kemendagri menggelar Webinar Series Keuda Update Seri ke-32 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/3).
Webinar kali ini bertajuk Sinergitas BUMD Aneka Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BUMD.
BACA JUGA: 10 Petunjuk Penting dari Keuda Kemendagri soal Peningkatan Kinerja BUMD
Sebanyak 4.739 orang atau viewer hadir, dengan rincian 264 peserta melalui zoom, 3.084 peserta melalui YouTube dan 252 peserta melalui live view. Peserta yang hadir langsung di lokasi sebanyak 155 orang.
Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan BUMD mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk dalam penanganan inflasi, menjaga stabilitas harga dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
BACA JUGA: Upaya Pengendalian Inflasi di Desa, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Kumpulkan Ratusan Kades
"Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, yang telah bersama-sama memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga guna mendorong pengelolaan BUMD sehingga telah membantu pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk dalam penanganan inflasi, menjaga stabilitas harga serta menstimulus UMKM," kata Fatoni.
Dia menjelaskan pertumbuhan perekonomian domestik di Indonesia pada 2022 terus meningkat pada kisaran 4,5-5,3% dan tetap kuat pada 2023.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar: KPU Banding atau Tidak, Tahapan Pemilu 2024 Jalan Terus
Menurutnya kabar baik ini perlu disikapi secara optimistis untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.
Fatoni menilai, BUMD sebagai salah satu pelaku usaha yang dimiliki pemerintah daerah, harus mampu menjawab tantangan tersebut.
“BUMD menjalankan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik. Pada sisi lain, sangat bisa dimengerti keberadaan BUMD sebagai entitas bisnis, sehingga pelayanan publik yang dilakukan BUMD sebagai korporasi, juga diperlukan kemandirian dalam pengelolaannya dan mampu menghasilkan keuntungan serta hasil yang optimal dengan dukungan dari pemegang saham," tutur Fatoni.
Dia mengatakan jumlah BUMD saat ini sebanyak 1.056. Jumlah tersebut, sebanyak 205 BUMD milik pemerintah provinsi dan 851 BUMD milik pemerintah kabupaten/kota. Adapun jenis BUMD terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah, 212 Bank Perkreditan rakyat milik Pemda, 360 BUMD Air minum, 17 BUMD penjaminan kredit daerah (Jamkrida) dan 441 BUMD Aneka usaha.
Sementara itu, jumlah aset BUMD Rp 899,4 triliun, jumlah ekuitas Rp 236,6 triliun, jumlah laba Rp 29,6 triliun, laba Rp 29,6 triliun, deviden 13,02 triliun.
"Dengan jumlah BUMD dan aset yang luar biasa, perlu atensi dan menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah. Ini potensi dan peluang yang bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan kesejeahteraan rakyat melalui BUMD," kata Fatoni.
Dia menyebutkan, sinergi merupakan salah satu kunci sukses dan berkembangnya BUMD. Banyak yang bisa dihasilkan BUMD. Dominasi kepemikan saham pemerintah daerah, kelengkapan potensi dan sumber daya yang dimiliki, dapat memperkuat pembiayaan dan jaringan, pertukaran teknologi dan informasi serta pemerataan pembangunan.
"Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung pengelolaan BUMD yang profesional, mandiri, inovasi, dan bertata kelola yang baik," ujarnya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan