jpnn.com - TANGERANG – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kemendagri bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar workshop bertema peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di tingkat desa.
Acara yang berlangsung di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (8/3/), diikuti ratusan kepala desa se-Kabupaten Tangerang.
BACA JUGA: Tim Ditjen Bina Pemdes Terjun Langsung ke Desa Dringu, Membahas Beragam Persoalan
Hadir juga Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang Yani Sutisna, Sekretaris DPMD Kabupaten Tangerang Tomi AB.
Dua kepala desa yaitu Kepala Desa Babakan Asem Surta Wijaya dan Kepala Desa Cikuya Ade Sape'I, ikut menyampaikan paparannya.
BACA JUGA: Ditjen Bina Pemdes Gelar Vaksinasi Booster Kepada Para Pegawai, Pak Dirjen Ikut
Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Lutfi menjelaskan workshop ini dilakukan sebagai upaya dari Pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa.
"Kami hadir di Kabupaten Tangerang ini dalam rangka untuk asistensi kepada kepala desa maupun perangkat desa demi mempercepat kesejahteraan masyarakat desa," ujar Lutfi.
BACA JUGA: Tekan Laju Inflasi, Ganjar Jaga Harga Kebutuhan Bahan Pokok Menjelang Ramadan
Lutfi mengatakan Ditjen Bina Pemdes sangat fokus untuk kemajuan desa.
Salah satu program yang akan dilakukan Kemendagri yaitu Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan desa (P3PD).
"Pada tahun 2023 ini, Kemendagri melalui P3PD akan melakukan bimbingan teknis (Bimtek) untuk 38.000 desa, di sana ada tambahan substansi terkait entrepreneur dan leadership," kata Lutfi.
Diketahui, Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto dan jajarannya belakangan juga gencar berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di tingkat desa.
Lebih lanjut Lutfi menjelaskan, terkait menahan laju inflasi, pemerintah tengah melakukan beberapa skenario bantuan di antaranya melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bansos, anggaran desa, dan realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bansos pusat.
"Pengendalian inflasi pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar barang dan jasa di desa tidak mengalami kenaikan," ungkap Lutfi.
Lutfi menambahkan upaya dan strategi pembangunan dan peningkatan perekonomian desa perlu menjadi prioritas program di desa.
Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu upaya sekaligus instrumen bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di desa. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu