jpnn.com - BOGOR - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di seluruh provinsi untuk memperkuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di tahun 2024.
Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemdes Kemendagri TB Chaerul Dwi Sapta mengatakan hal tersebut pada Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11).
BACA JUGA: Di Hadapan Aparatur Desa, Sesditjen Bina Pemdes Beberkan Kiat Vietnam Atasi Stunting
Chaerul mengatakan sebagai lead Sekretariat Bersama (Sekber) P3PD di daerah masing masing, Dinas PMD mempunyai peran yang besar untuk kemajuan P3PD pada 2024.
“Bapak/Ibu, P3PD akan berakhir 2024, saya minta dukungan pemerintah daerah terutama Dinas PMD sebagai lead Sekber untuk bisa menguatkan P3PD untuk keberlanjutan program ini, jangan sampai disia-siakan. Saya mohon manfaatkan dengan baik, dengan harapan program ini bermanfaat untuk masyarakat,” pesan Chaerul.
BACA JUGA: Sesditjen Bina Pemdes: Tolong ya, Penanganan Stunting Jangan Hanya Jargon
Lebih lanjut, Chaerul meminta kepada Dinas PMD dan Regional Management Consultant (RMC) P3PD untuk saling berkolaborasi mengidentifikasi hal strategis untuk masukan di 2024.
“Ada 17 provinsi yang hadir, para pimpinan ingin mengetahui apa yang menjadi permasalahan di daerah, lakukan identifikasi dan sampaikan. Kita berharap rumusan strategi dari setiap daerah, Program P3PD akan berakhir tahun 2024, di mana yang menentukan keberhasilan P3PD adalah dari dukungan semua pihak,” kata Chaerul.
BACA JUGA: P3PD di Papua Selatan, Ditjen Bina Pemdes Ajak Semua Berkontribusi Majukan Desa
Chaerul juga berharap kepada provinsi yang belum ada SK Sekber agar segera menetapkan SK karena sekber ini merupakan landasan untuk dukungan semua kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.
“Yang belum ada sekber, bisa segera, sekber itu penting, Bank Dunia minta SK Sekber kalau tidak ada maka tidak bisa memberikan dukungan. Agar P3PD berhasil, saya berharap identifikasi hal stategis untuk masukan pelaksanaan di 2024.”
“Minggu ini kita lagi menyusun AWPB (Annual Work Plan Budget), kalau kita dapat masukan akan memperkuat perencanaan program di 2024,” tambah Chaerul.
Sementara untuk RMC P3PD sebagai perpanjangan tangan dari pusat di daerah, diminta untuk terus berkolaborasi dan melakukan monitoring dan evaluasi di kabupaten yang menjadi lokasi fokus.
Untuk tahun 2024, bila tidak ada hambatan, pelaksanaan P3PD akan berlangsung bulan Maret - Juni 2024.
Chaerul mengungkapkan untuk pelaksanaan pelatihan P3PD di 2024 juga harus difokuskan sesuai dengan KPI terbaru yang telah ditetapkan agar pelaksanaan lebih fokus. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu