jpnn.com - JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua nampaknya gerah dengan ulah Ruhut Sitompul yang turut menudingnya sebagai salah satu pemicu aksi walk out dalam voting pembahasan RUU pilkada di parlemen, pekan lalu. Max bersikeras bahwa yang bertanggung jawab atas aksi itu adalah Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.
"Itu adalah tangung jawab dari pemimpin fraksi PD, Nurhayati," tegas Max di sela menghadiri acara konsolidasi Partai Demokrat di Jakarta, Selasa, (30/9).
BACA JUGA: LPSK Pulihkan Bocah Korban Kekerasan Seksual
Max juga menampik tudingan Ruhut yang menyebutnya dengan Nurhayati memanfaatkan nama Demokrat untuk mendukung kepentingan Koalisi Merah Putih.
"Kalau Ruhut yang berbicara itu apa. Ruhut saja yang berbicara, siapa yang percaya Ruhut, silahkan," ketus Max.
BACA JUGA: Panglima TNI Sudah Kantongi Hasil Investigasi Bentrok Batam
Max mengungkapkan Nurhayati akan mendapatkan sanksi dari internal Partai Demokrat atas aksi itu. Namun, ia tidak merinci sanksi yang dimaksudkan dengan alasan rahasia internal.
Saat ditanya apakah Nurhayati mendapat pesan SMS dari SBY, Max mengaku tak tahu.
BACA JUGA: Jero Wacik Legowo tak Dilantik sebagai Anggota DPR RI
"Walk out itu dari ketua fraksi. Situasi pada saat itu memang sudah sangat crowded 5 jam untuk lobi. Lalu Ketua Fraksi mengambil sebuah langkah. Kalau memang nanti ada ya itu sebuah tanggungjawab dari pemimpin. Pemimpin adalah sebuah pribadi yang siap dikorbankan itulah filosofi pemimpin. Tidak bisa melepaskan tanggungjawab," kata Max.
Sebelumnya diberitakan Juru bicara DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul meminta Nurhayati Ali Assegaf dan Max Sopacua mundur sebagai kader Demokrat. Ruhut menganggap Nurhayati dan Max sebagai aktor dibalik aksi walkout Fraksi Demokrat dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada.
Ruhut mengatakan walk out yang dilakukan Fraksi Demokrat telah mencoreng citra Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Publik menganggap SBY hanya berpura-pura mendukung pilkada langsung.
Ruhut menyatakan Demokrat tidak pernah dan tidak akan menjadi bagian dari koalisi Merah Putih. Demokrat, kata dia, berada di posisi netral sebagai penyeimbang pemerintahan. Oleh karena itu Demokrat memilih usulkan pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasca Insiden Walkout, SBY Kumpul Anggota DPR dari Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi