jpnn.com - Jumlah honorer K2 (kategori dua) saat ini sekitar 440 ribu. Anggaplah dalam satu keluarga ada dua orang yang punya hak pilih, maka jumlah itu sangat menggiurkan secara politik.
Mesya Mohamad, Jakarta
BACA JUGA: Kok Kuota Guru Honorer K2 Dipangkas Begitu Banyak?
SEJATINYA honorer K2 paham, mereka tidak boleh berpolitik. Walaupun tidak ada aturan mengikat karena netralitas dalam politik hanya berlaku bagi ASN, tapi secara etika honorer tetap harus menjaga jarak dengan politik praktis.
Sayangnya, status honorer ini membuat mereka jadi buaian para politikus. Parpol pun tahu benar, honorer K2 akan berpihak pada siapa saja yang bisa menghantarkan mereka menjadi PNS.
BACA JUGA: Ketum PGRI Tantang Menteri Asman Buka Data Honorer K2
Pemberi harapan palsu (PHP) pun makin marak sehingga honorer K2 makin terombang-ambing, tidak tahu harus memihak kepada siapa.
"Ya Allah, begitu malang nasib honorer K2. Menteri A beri PHP, politisi B juga PHP. Kami bingung yang mana harus dipegang, semuanya ingin cari panggung," kata Nurbaiti, koordinator honorer K2 DKI Jakarta kepada JPNN, Rabu (8/8).
BACA JUGA: Simak nih, Pendapat Fahri Hamzah soal Honorer K2
"Kepada siapa lagi kami mengadu," sambungnya.
Dia mengungkapkan, saat ini honorer K2 terbelenggu dengan perjanjian yang tidak tertulis tapi mengikat. Sesungguhnya honorer K2 tidak ingin dipolitisasi tapi apa daya mereka sudah berada di pusaran itu.
"Sudah terang benderang honorer K2 ini menjadi objek politik. Makanya kalau dituntut harus netral ya susah juga. Di pikiran kami, hanya parpol, caleg,, capres yang mau mengangkat K2 jadi PNS akan kami pilih," ucapnya.
Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono mengaku waswas dengan makin dekatnya pilpres dan pilcaleg. Sebab, honorer K2 pasti ditarik ke sana-kemari.
"Saya khawatir honorer K2 digiring ke A atau B. Bagi kami tidak masalah kalau sudah ada kepastian. Kalau belum ada kepastian nasib honorer K2, ya wassalam," ucapnya.
Walaupun merasakan jadi objek politik, baik Nurbaiti maupun Eko menyatakan honorer K2 tidak masuk dalam parpol. Cuma ada kesepakatan honorer K2 akan berpihak kepada siapa pun yang memperjuangkan status PNS.
BACA JUGA: Ketum PGRI Tantang Menteri Asman Buka Data Honorer K2
"Kami massanya banyak, kalau cuma cari suara, kami punya. Namun, kami tetap menyerahkan semua ke Allah. Hanya Allah tempat aduan yang paling benar dan tanpa dibuat-buat apa lagi di-PHP-in. Pengabdian dengan penghargaan tidak jauh beda seperti lebih besar pasak dari pada tiang," tutur Nurbaiti. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sisa Harapan Honorer K2 di Tahun Politik, Terus Berjuang!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad