jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pemerintah memang sengaja tidak segera mengangkat honorer K2 (kategori dua) menjadi CPNS demi menghemat uang negara.
“Jadi, ini cara-cara pemerintah menyembunyikan (keamanan) keuangan itu sehingga ada banyak sekali yang tidak dia keluarkan,” ungkap Fahri di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (7/8).
BACA JUGA: Fahri Luncurkan Buku Mengapa Indonesia Belum Sejahtera?
Fahri mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini banyak sekali melakukan moratorium. Antara lain, moratorium pemekaran wilayah, pembangunan perguruan tinggi baru, dan pengangkatan honorer.
Fahri membandingkan zaman Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono dulu banyak melakukan pemekaran wilayah membentuk provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan seterusnya. “Itu jalan sampai detik terakhir dan itu dibayar oleh pemerintah. Pemekaran itu adalah salah satu indikator untuk membangun otonomi daerah,” jelas Fahri.
BACA JUGA: Sisa Harapan Honorer K2 di Tahun Politik, Terus Berjuang!
Nah, lanjut Fahri, sekarang ini persoalan honorer juga demikian. Masih banyak honorer yang belum diangkat. “Ini orang sudah dipekerjakan menjadi honorer, digaji ala kadarnya terus mau diapakan? Jasa sudah dipakai, ibarat orang ini sudah diperes ya bayar dong,” katanya.
BACA JUGA: Sisa Harapan Honorer K2 di Tahun Politik, Terus Berjuang!
BACA JUGA: Sebentar Lagi Rekrutmen CPNS 2018, Honorer K2 Bagaimana?
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan skema untuk pengangkatan honorer itu bisa diatur oleh pemerintah. Misalnya, perekrutan diprioritaskan untuk yang memiliki keahlian tertentu. Dia yakin pemerintah banyak memerlukan tenaga dengan keahlian tertentu.
“Kan banyak keperluannya, berapa sih (anggarannya), daripada merekrut yang baru, mendingan ini saja (honorer) diselesaikan dulu,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Support Ustaz Mahfuz untuk Persekutuan Anis-Fahri demi PKS
Redaktur & Reporter : Boy